JOMBANG, seputarjatim.com– Kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dari 302 Desa dan 4 Kelurahan se-Kabupaten Jombang menyatakan siap menangani pencegahan stunting. Bupati Jombang Ibu Hj. Munjidah Wahab bersama Ketua DPRD Kabupaten Jombang Bapak H. Mas’ud Zuremi, menandatangani lembar komitmen dalam rangka mewujudkan Jombang Zero Stunting di Gedung Bung Tomo Komplek Pemkab Jombang, Senin, 07/10/2019.
Penandatanganan komitmen juga melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ny. Wiwin Sumrambah, Kepala Dinas Kesehatan dan Plt. Kepala Dinas PMD, yang disaksikan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kemendesa Kabupaten Jombang, Jajaran pejabat eselon 2, Pejabat di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Jombang, para Camat dari 21 Kecamatan se Kabupaten Jombang, beserta Perwakilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Bidang Kesehatan atau Kader Pembangunan Manusia.
Di kegiatan yang bertajuk “Rembuk Stunting” ini mereka bersepakat mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui APBD dan Pemerintah Desa melalui Program Dana Desa untuk mempercepat penanganan Konvergensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Jombang.
Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab dalam sambutannya menyebutkan penanganan stunting menjadi program yang sangat penting bagi Pemkab Jombang. “Penangan stunting penting bagi Pemkab Jombang, dan ini sudah sesuai dengan program nasional. Intervensi gizi ibu hamil dan anak 1000 HPK menjadi prioritas pembangunan nasional. Sebab ini menyangkut masa depan cemerlang generasi penerus bangsa,” Kata Munjidah.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena kekuarangan asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan kekurangan stimulus psikosisial. Stunting ditandai dengan panjang/tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Anak stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan beresiko menurunkan produktivitas.
Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 diperoleh fakta bahwa bayi usia dibawah lima tahun (balita) yang terindetifikasi stunting di Kabupaten Jombang mencapai 29,7 %. Sedangkan data terbaru berdasarkan bulan timbang yang dilaksanakan di bulan Februari 2019, terindetifikasi stunting di Kabupaten Jombang mencapai 19,4 % dari 78.088 anak yang diperiksa. Ini menunjukkan sebanyak 15.617 anak di Kabupaten Jombang saat ini terancam kurang memiliki daya saing di masa depan.
Hj. Munjidah berharap melalui forum Rembuk Stunting ini menghasilkan gagasan yang menyatukan semangat bersama untuk menciptakan kegiatan inovatif dalam rangka konvergensi pencegahan stunting.
“Kalau dikerjakan bersama, tentu penanganannya akan menjadi mudah. Oleh karena itu saya berharap Organisasi Pemerintah Daerah terkait, Pendamping Desa, Camat, Pemerintah Desa, TP-PKK, KPM, dan Masyarakat juga dilibatkan. Sebab intervensi kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas Kabupaten Jombang demi terwujudnya visi Kabupaten Jombang yang Berkarakter dan Berdaya saing”, ujarnya.
Sementara itu, koordinator TAPM P3MD Kabupaten Jombang, Mochammad Muchlis mengatakan Kabupaten Jombang telah mengambil langkah lebih dahulu untuk mendorong percepatan penanganan stunting. Meski Jombang bukan lokus stunting di Jawa Timur, yang standarnya telah ditetapkan adalah 28 persen.
“Meskipun Kabupaten Jombang bukan lokus stunting di Jawa Timur pada tahun 2019 ini, yang standarnya adalah 28 persen, kita bersama Pemkab Jombang melalui Dinas PMD Kabupaten Jombang menginisiasi pelaksanaan Rembuk Stunting di Kabupaten Jombang. Pelaksanaan ini dilakukan tidak terlepas dari perhitungan pada tahun 2030 diperkirakan kita akan mendapatkan puncak bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Harapannya anak-anak pada saat itu di kabupaten jombang merupakan anak-anak yang sehat dan bebas stunting,” kata Muchlis.
Nuning Fitriana, Kasi PKM di Dinas PMD Kabupaten Jombang selaku pelaksana kegiatan Rembuk Sunting ini menyebutkan, kegiatan ini sudah lama direncanakan. “Untuk program ini kami telah mengajak KPM, TP-PKK dan kelembagaan lainnya agar pro aktif melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan semangat dari visi ibu Bupati Jombang yaitu Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing dalam berbentuk kegiatan-kegiatan yang terkover dalam RKP Desa dan APBD Desa Tahun Anggaran 2020. Semangat ini juga telah didukung oleh Kementrian Desa melalui Permendesa nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”, terang Nuning. (muf/red)
Komentar