Home / Tak Berkategori

Soal THR Lebaran, Gubernur Khofifah : Perusahaan Wajib Bayar

- Redaksi

Minggu, 10 Mei 2020 - 23:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Dukung Jurnalis Kami !
+ Traktir Kopi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Fahmi/SJ Foto)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Fahmi/SJ Foto)

SURABAYA, seputarjatim.com- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para buruh dan karyawan.

“Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/5).

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima THR.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak mendapatkan THR.

Terkait besarannya, diterangkan Khofifah bahwa pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).

Baca Juga :  Litbang Senapati Nusantara Kembali Desak Pemerintah, Tetapkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional

“THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” imbuhnya.

Jangan sampai, tambah Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi setiap pekerja.

Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

“Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Perahu Berlindung Akibat Cuaca Buruk

Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020. Untuk mengawasi pelaksanaan Pemberian THR ini, Saya menugaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk bekerja sama dengan disnaker Kabupaten/Kota bersama Serikat pekerja, untuk bersinergi dalam Pengawasan pelaksanaan pembayaran THR dan melaporkan hasil pengawasannya. (mi/red)

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

8 Tabung Gas LPG 3 Kg Raib di Guluk-Guluk, Polsek Lakukan Penyelidikan
Dorong Pemerintahan Modern, Diskominfo Sumenep Perkuat Penerapan Tanda Tangan Elektronik
Arumi Apresiasi Posyandu Mawar Sumenep, Inovasi Jemput Bola Jadi Perhatian
Kasus Stunting Panaguan Nyaris Dua Kali Lipat, Puskesmas Jangan Tutup Mata!
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Polresta Sumenep Siap Tertibkan Lalu Lintas
SERASI 2026 Jadi Panggung Literasi Pamekasan, Guru hingga Pelajar Unjuk Kreativitas
JIP Sentil SPPG di Pamekasan, Distribusi MBG Saja Tak Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Gizi
Stunting Jadi Perhatian Serius, Dinkes Pamekasan Perkuat Strategi Penanganan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:19 WIB

8 Tabung Gas LPG 3 Kg Raib di Guluk-Guluk, Polsek Lakukan Penyelidikan

Rabu, 18 November 2026 - 15:49 WIB

Dorong Pemerintahan Modern, Diskominfo Sumenep Perkuat Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Selasa, 17 November 2026 - 15:32 WIB

Arumi Apresiasi Posyandu Mawar Sumenep, Inovasi Jemput Bola Jadi Perhatian

Senin, 16 November 2026 - 23:10 WIB

Kasus Stunting Panaguan Nyaris Dua Kali Lipat, Puskesmas Jangan Tutup Mata!

Senin, 16 November 2026 - 11:51 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Polresta Sumenep Siap Tertibkan Lalu Lintas

Berita Terbaru

MENYELIDIKI: Polisi saat meminta keterangan korban atas hilangnya delapan tabung gas LPG 3 kilogram (Dok. Seputar Jatim)

Hukum & Kriminal

8 Tabung Gas LPG 3 Kg Raib di Guluk-Guluk, Polsek Lakukan Penyelidikan

Rabu, 18 Nov 2026 - 22:19 WIB