SUMENEP, seputarjatim.com–Rekaman suara yang ditengarai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sedang viral di platform perpesanan aplikasi WhatsApp bersuara tentang Sengketa Pilkades Matanair tahun 2019 yang kini menyeret Bupati Sumenep terancam penjatuhan sanksi pemberhentian sementara.
Bilamana Bupati Sumenep tidak mematuhi/tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya penetapan Pengadilan untuk mengangkat dan melantik Ahmad Rasyidi sebagai Kepala Desa Matanair periode 2019-2025.
Karuan saja, anggota DPRD Sumenep yang diketahui bernama H. Zainal Ketua Fraksi PDI-Perjuangan menebak kalau bupati yang juga berasal dari politisi partai yang sama PDI-P tidak akan mematuhi atau tidak akan melaksanakan penetapan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melantik Ahmad Rasyidi sebagai Kepala Desa Matanair.
Bahkan dalam rekaman suara tersebut, H. Zainal menantang orang-orangnya kurniadi untuk diajak taruhan, dirinya menebak Ahmad Rasyidi tak akan dilantik dalam waktu 21 hari ke depan dan Bupati Sumenep tidak akan dipecat oleh Gubernur Jawa Timur.
“Pola taroanna dikah ben buleh, buleh nembeg tak elantige 21 are, pas bule nembeg bupati tak kerah epecat bik gubernur Jawa timur, saratos musoe sapolo jutah beih otabe Sa M musoe saratos juta mik bede oreng bek cobaenna reng- orenga kurniadi, kabeleagi sebarkan caca bule nikoh, (apa kamu mau taruhan sama saya, saya prediksi tidak akan dilantik 21 hari, dan saya prediksi bupati tidak akan dipecat sama Gubernur Jawa Timur, seratus banding sepuluh juta atau satu milyard banding seratus juta kalau ada orangnya kurniadi yang mau coba,sampaikan dan sebarkan omongan saya ini,” Terangnya.
Sementara saat H. Zainal dikonfirmasi langsung oleh awak media melalui via telephone genggamnya, pihaknya tidak menampik jika rekamam suara yang mengajak taruhan soal sengketa Pilkades Matanair yang telah viral tersebut merupakan suara dari dirinya.
“Iya lah. Kurniadi itu ngomongnya asal-asalan tidak sesuai dengan fakta. Kurniadi itu siapa mau memerintah Gubernur,” kata H. Zainal pada awak media, Jum’at (04/02).
Menurutnya, Kementrian memerintahkan kepada Bupati Sumenep soal sengketa Pilkades Matanair itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kurniadi. SH., selaku kuasa hukum dari Ahmad Rasidi.
“Kita boleh versinya berbeda antara Kurniadi dengan Bupati. Saya bukan karena dengan Bupati itu sebagai Ketua DPC saya, dan bukan karena sesama PDI Perjuangan. Tapi saya berbicara berdasarkan dengan peraturan dan tugas yang diberikan kepada Bupati Sumenep,” ujarnya.
Bahkan, H. Zainal menantang Kurniadi. SH., debat terbuka, head to head dengan dirinya soal sengketa Pilkades Matanair yang diliput secara langsung oleh beberapa media.
“Kita nanti saling menggunakan pengalaman dan hukum yang Kurnaidi pakai dan apa yang saya tahu tentang pengetahuan saya dan pengetahuan Kurniadi itu saja,” imbuhnya.
Bahkan dirinya juga menegaskan bahwa dirinya berbicara bukan atas nama pribadi melainkan atas nama anggota DPRD Kabupaten Sumenep dan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
Komentar