SUMENEP, Seputar Jatim – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, resmi mengunci arah pembangunan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan enam aspek prioritas strategis.
Kebijakan ini menandai pergeseran orientasi pembangunan dari sekadar realisasi proyek fisik menuju penguatan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Bappeda Sumenep menegaskan komitmennya menjawab persoalan klasik pembangunan daerah, mulai dari ketimpangan layanan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2026 dirancang sebagai fondasi konsolidasi kebijakan lintas sektor.
Tema yang diusung yakni “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata” menegaskan arah pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada pertumbuhan semu, melainkan pemerataan dan keberlanjutan.
“Prioritas pertama diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan daerah. Kami menyiapkan intervensi kebijakan pada sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan rakyat sebagai penggerak ekonomi utama,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Pendekatan padat karya dipilih sebagai instrumen kebijakan guna menjaga keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan stabilitas daya beli masyarakat.
“Ini bukan sekadar membuka pekerjaan sementara, tetapi mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal,” jelas Arif.
Selain itu, kesiapan tenaga kerja juga menjadi perhatian serius. Pemkab Sumenep menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi serta penguatan kewirausahaan, terutama bagi generasi muda, agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis.
Aspek ketiga menyasar peningkatan kualitas SDM melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan inklusif.
Di sektor pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, serta penguatan budaya literasi. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah menekankan pemerataan tenaga medis dan penyediaan dokter spesialis, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan.
“Kami juga memastikan pendekatan promotif dan preventif berjalan seiring dengan optimalisasi Universal Health Coverage,” katanya.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan pendekatan pemerataan wilayah. Fokus diarahkan pada penguatan konektivitas daratan dan kepulauan, dukungan terhadap pelayanan dasar, peningkatan aktivitas ekonomi, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.
Pada aspek sosial dan keamanan, Pemkab Sumenep menitikberatkan stabilitas ketentraman masyarakat melalui penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dan perangkat daerah, serta optimalisasi layanan darurat terpadu.
Salah satu program yang disiapkan adalah penguatan kembali layanan Si-Lapor 112 sebagai sistem respons cepat terhadap kondisi darurat dan gangguan ketertiban masyarakat.
Prioritas terakhir difokuskan pada pembenahan tata kelola pemerintahan. Pemerintah menargetkan birokrasi yang profesional dan berintegritas melalui peningkatan kualitas aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta digitalisasi pemerintahan.
“Enam prioritas ini adalah upaya memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (Sand/EM)
*
Penulis : Sand
Editor : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
