SUMENEP, Seputar Jatim – Penanganan kasus dugaan gangguan kesehatan siswa usai mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menuai kontroversi.
Kepala Puskesmas Saronggi, Nurul Latifa, disorot tajam karena dinilai tidak kooperatif dan tidak memberikan klarifikasi yang berbasis data medis resmi saat dikonfirmasi terkait sejumlah siswa yang diperiksa setelah mengalami diare atau sakit perut.
Alih-alih menyampaikan keterangan langsung disertai rekam medis atau hasil pemeriksaan, klarifikasi justru disampaikan melalui pihak lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Babinsa Koramil Saronggi yang mengaku mewakili pihak puskesmas memberikan pernyataan yang dinilai meredam persoalan tanpa dasar medis yang jelas.
“Silahkan sampean menemui saya, tidak ada keracunan, tapi sakit perut biasa. Puskesmas jangan dipermasalahkan lagi,” katanya, Senin (13/4/2026).
Pernyataan tersebut langsung menuai sorotan, karena dinilai tidak berbasis data klinis, dan terkesan menutup ruang klarifikasi publik terhadap dugaan insiden kesehatan yang melibatkan siswa.
Yang menjadi sorotan utama, hingga kini pihak Puskesmas Saronggi belum menunjukkan hasil pemeriksaan medis atau rekam medis pasien sebagai dasar pernyataan bahwa tidak terjadi keracunan.
Padahal, dalam kasus yang menyangkut dugaan gangguan kesehatan, transparansi berbasis data medis menjadi hal krusial.
“Kalau memang hanya sakit perut biasa, mana hasil pemeriksaannya? Mana rekam medisnya? Jangan hanya klaim sepihak,” ujar salah satu warga Syamsul Arifin.
Sikap ini bahkan memunculkan dugaan bahwa pihak puskesmas alergi terhadap konfirmasi media dan cenderung menghindari klarifikasi terbuka.
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan adanya siswa yang harus mendapatkan penanganan medis usai menyantap menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG Talang Yayasan Syita Ananta.
Diketahui sebelumnya, seorang wali murid yang tidak mau disebutkan identitasnya mengungkapkan, bahwa anaknya mengalami gangguan kesehatan hingga harus dibawa ke puskesmas.
“Alhamdulillah gak sampek ngamar, di kasih minum obat, nunggu berapa jam. Alhamdulillah boleh pulang. Alhamdulillah gurunya baik, ngurusin di puskesmas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan kasus tunggal, bahkan diduga lebih banyak yang mengalami namun tidak semuanya dibawa ke fasilitas kesehatan.
“Iya MBG yang bakso kemaren itu, di sekolah sampek masuk puskesmas ada dua sih kemaren,” jelasnya.
Perbedaan mencolok antara keterangan wali murid dan pernyataan pihak puskesmas memperlihatkan adanya ketidaksinkronan informasi di lapangan.
Di satu sisi, terdapat siswa yang diperiksa dan mendapatkan penanganan medis. Di sisi lain, pihak puskesmas menyederhanakan kondisi sebagai ‘sakit perut biasa’ tanpa disertai bukti medis yang dapat diuji secara terbuka.
Situasi ini menimbulkan kesan adanya upaya meredam isu tanpa transparansi dan tanpa dasar data medis yang jelas.
Sikap Kepala Puskesmas Saronggi, yang tidak memberikan klarifikasi langsung serta tidak membuka data hasil pemeriksaan dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik.
Dalam kasus yang menyangkut kesehatan anak-anak, publik menilai tidak boleh ada sikap defensif, apalagi menghindari konfirmasi media.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa tidak dijelaskan terbuka dengan data medis? Kenapa harus diwakili dan malah seolah menutup isu?,” ujar warga lainnya.
Kasus ini kini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, bukan hanya soal dugaan dampak makanan MBG, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan integritas layanan kesehatan di tingkat lokal.
Ketika klarifikasi tidak berbasis data dan akses informasi dibatasi, maka kepercayaan publik berada di titik rawan.
Publik mendesak agar Puskesmas Saronggi segera memberikan klarifikasi resmi yang transparan dan berbasis data, termasuk hasil pemeriksaan dan rekam medis pasien.
Keterbukaan data medis menjadi kunci untuk memastikan apakah kondisi yang dialami siswa benar merupakan gangguan ringan atau terdapat indikasi lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Tanpa keterbukaan tersebut, pernyataan “jangan dipermasalahkan” justru berpotensi memperkeruh keadaan dan memperdalam kecurigaan publik.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas pelayanan kesehatan. Dalam isu yang menyangkut keselamatan anak-anak, tidak ada ruang untuk menutup-nutupi, menghindari media, atau menyampaikan klaim tanpa dasar medis. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
