SUMENEP, Seputar Jatim – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, melontarkan kritikan keras kepada PT Garam yang dinilainya tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir di jalur vital Sumenep–Pamekasan.
Perusahaan BUMN itu dianggap terlalu kaku dalam memanfaatkan lahannya yang justru berada di titik krusial penanganan banjir.
“PT Garam itu harus sadar diri. Kalau menyangkut keselamatan masyarakat, jangan terlalu kaku. Lahan itu bukan benda pusaka yang hanya dipandangi. Saat rakyat jadi korban, tak bisa lagi alasan administratif jadi tameng,” kata Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsojudo. Sabtu (24/5/2025).
Banjir yang melanda kawasan tersebut, lanjut dia, beberapa waktu lalu bukan sekadar genangan biasa. Tinggi air yang mencapai lutut orang dewasa melumpuhkan aktivitas warga, memutus akses vital antarwilayah, dan menambah daftar panjang keluhan publik terhadap lemahnya mitigasi bencana di titik rawan.
Ironisnya, salah satu solusi teknis yang telah disiapkan pemerintah daerah yakni pelebaran saluran pembuangan dan pembangunan jalur bypass air terhambat karena lahan yang masuk wilayah kelola PT Garam belum bisa dimanfaatkan.
“Jangan sampai karena merasa punya stempel BUMN, lalu seolah-olah kebal terhadap tanggung jawab sosial. Di saat masyarakat basah kuyup dan aktivitas ekonomi lumpuh, mereka tidak bisa hanya berdalih menunggu izin pusat atau takut soal aset,” tegas Fauzi.
Menurutnya, pemkab telah berulang kali mengajak PT Garam duduk bersama. Namun, hingga kini, langkah konkret yang diharapkan tak kunjung terwujud.
“Bukan hanya soal hadir dalam rapat. Kami butuh komitmen nyata. Jangan datang, duduk, lalu pulang tanpa jejak. Apa artinya pembahasan kalau realisasinya nol?,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa penanganan banjir bukanlah isu sektoral, melainkan persoalan kemanusiaan. Maka dari itu, semua pemangku kepentingan, terutama yang menguasai wilayah terdampak, wajib terlibat aktif.
Tak hanya itu, Pemkab Sumenep terus menggenjot program mitigasi banjir dengan berbagai cara, dari pembangunan saluran drainase utama hingga pengerukan sungai. Namun, tanpa dukungan dari PT Garam, Fauzi menyebut bahwa hasilnya tidak akan optimal.
“Kita ini sedang bicara nyawa, akses, dan kelangsungan hidup masyarakat. Jika PT Garam tetap bertahan pada cara pandang administratif, maka mereka sedang menempatkan birokrasi di atas keselamatan rakyat. Itu keliru besar,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
