Home / Tak Berkategori

Terpidana BBM Ilegal Tiga Kali Mangkir, Marwah Kejari Sumenep Dipertaruhkan

- Redaksi

Selasa, 31 Mei 2022 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Sumenep, Trimo.

Foto: Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Sumenep, Trimo.

SUMENEP, seputarjatim.com–Masduki Rahmat (43) alias Dukmang selaku Kepala Cabang PT Pelita Petrolium Indonesia (PT. PPI) yang divonis 1 tahun penjara denda Rp500 juta sampai saat ini masih berkeliaran dan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Masduki Rahmad alias Dukmang mangkir dari panggilan eksekusi jaksa tanpa alasan meksi sudah tiga kali dilakukan pemanggilan, hal tersebut dijelaskan Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Sumenep, Trimo, saat dikonfirmasi awak media dikantornya. Jumat (27/5/2022).

Menurut Trimo, Masduki Rahmat alias Dukmang hingga kini belum dieksekusi atau dijebloskan ketahanan. Kajari baru ini beralasan Mazduki Rahmat tidak menghiraukan dan mangkir dari panggilan jaksa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kejaksaan Negeri Sumenep sudah berusaha maksimal kami sudah memanggil 3 kali. Tapi dia (terpidana Masduki Rahmat alias Dukmang) sampai sekarang tidak hadir,” Terangnya.

Trimo menyebut saat ini pihaknya dalam tahap melakukan koordinasi untuk bisa menemukan terpidana Mazduki Rahmat alias Dukmang. Namun enggan menjelaskan apakah terpidana kabur dan koordinasi yang dimaksud.

“Kami sekarang dalam tahap melakukan koordinasi untuk bisa menemukan yang bersangkutan. Tentunya pihak-pihak terkait. Karena nanti kalau ngomong A, B nanti mereka ini lagi kita cari bagaimana mereka itu harus bisa ketemu dengan jaksanya selaku jaksa eksekutor,” dalihnya.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Safari Kepulauan

Kendati terpidana Masduki Rahmat alias Dukmang tidak koperatif yang sudah 3 kali mangkir dari panggilan eksekusi jaksa di Kejari Sumenep yang seakan kebal hukum mempermainkan tidak menghiraukan, Kajari kelahiran Ponorogo itu saat ini belum berani mengambil langkah hukum untuk mengamankan paksa.

“Itulah tentunya yang akan kami lakukan tapi tunggu dulu tapi bagaimana caranya kami bisa bertemu dengan yang bersangkutan jaksa saya,” ujar Trimo.

Mantan Kajari Negeri Hulu Sungai Tengah ini mengaku, pihaknya sudah melakukan pencarian terhadap terpidana Mazduki Rahmat alias Dukmang.

“Tapi kami sudah melakukan pencarian, mulai kemarin, pihak Intel kami sudah mulai kita sebar,” akunya.

Namun saja pihaknya mengaku belum menjadikan terpidana Masduki Rahmat alias Dukmang ke DPO (Daftar Pencarian Orang). Dan saat ini Kejari Sumenep masih menunggu untuk menjadikan DPO. Belum berani menjadikan status DPO. Entah apa yang masih ditunggu.

Baca Juga :  Atasi Kesulitan Air, ESDA Pemkab Sumenep Bangun Rumah Pompa

Hanya Kajari Trimo yang baru beberapa bulan menjabat Kejari Sumenep ini menegaskan, menjadikan terpidana Masduki Rahmat alias Dukmang ke DPO menjadi langkah hukum yang bakal diambil selain penjemputan pengamanan paksa.

“Itulah termasuk langkah-langkah hukum kami,” tegasnya.

Sekedar untuk diketahui, Masduki Rahmad alias Dukmang asal Desa Marengan Daya Sumenep jadi terpidana dalam kasus BBM bersubsidi, ia dijerat perkara dalam pasal nomor 53 Huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi.

Kejari Sumenep menerima petikan surat putusan MA terpidana Masduki Rahmat tertanggal 7 April 2022. Dengan surat petikan putusan MA No: 439 K/Pid.Sus/2022 yang menerangkan bahwa terpidana Masduki Rahmat atau Dukmang terbukti secara sah melakukan niaga BBM tanpa izin usaha, melanggar pasal 53 Huruf d UU RI No 22 Tahun 2021 tentang migas dan divonis 1 tahun penjara dengan denda Rp500 juta. (Bam)

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Desak Pemkab Sumenep Segera Isi Jabatan Strategis yang Kosong
Kuasai Pasar Tapal Kuda, MAKAYASA Siapkan Ekspansi ke Pantura Jatim
Rambu Minim, Proyek Jembatan di Pakandangan Dikeluhkan Warga karena Rawan Kecelakaan
LBH Madani Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa
RSUD Moh Anwar Sumenep Sebut Bidan Jadi Penopang Utama Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi
Inspektorat Sumenep Siap Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes Meddelan
Harkitnas Jadi Momentum Perkuat Generasi Bangsa, Wabup Sumenep Tekankan Pendidikan dan Kemandirian Desa
Cegah Praktik Titipan, RSUD Moh Anwar Sumenep Libatkan APH dan Penyuluh KPK Awasi Rekrutmen BLUD 2026

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 09:35 WIB

DPRD Desak Pemkab Sumenep Segera Isi Jabatan Strategis yang Kosong

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:54 WIB

Kuasai Pasar Tapal Kuda, MAKAYASA Siapkan Ekspansi ke Pantura Jatim

Sabtu, 23 Mei 2026 - 11:35 WIB

Rambu Minim, Proyek Jembatan di Pakandangan Dikeluhkan Warga karena Rawan Kecelakaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:44 WIB

LBH Madani Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa

Jumat, 22 Mei 2026 - 10:01 WIB

RSUD Moh Anwar Sumenep Sebut Bidan Jadi Penopang Utama Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi

Berita Terbaru

MENJABARKAN: Anggota DPRD Sumenep Fraksi PAN, Hairul Anwar, saat menyampaikan laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna (Doc. Seputar Jatim)

Pemerintahan

DPRD Desak Pemkab Sumenep Segera Isi Jabatan Strategis yang Kosong

Senin, 25 Mei 2026 - 09:35 WIB

TEGAS: Ketua Umum LBH Madani Putra, Kamarullah saat Memberikan Sambutan di acara Diklat Paralegal yang di gelar di Kampus UNIJA Madura Sumenep (Doc. Seputar Jatim)

Peristiwa

LBH Madani Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:44 WIB