SUMENEP, Seputar Jatim – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah terbitkan sekitar 6.000 izin usaha untuk mendukung kepastian hukum bagi para pelaku usaha di wilayah setempat.
Ribuan izin tersebut mencakup berbagai kategori usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha non-UMK. Tingkat risikonya pun beragam, mulai dari kategori rendah hingga tinggi.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep, Heru Santoso, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan dalam proses penerbitan perizinan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, pemeriksaan terhadap kelayakan dan kesesuaian kegiatan usaha menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sesuai bidang masing-masing.
Ia mencontohkan, pemeriksaan terhadap kegiatan usaha di sektor pariwisata melibatkan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Sedangkan untuk sektor UMKM, proses verifikasi dilakukan bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
“DPMPTSP bertugas menerbitkan perizinan, sedangkan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha dilakukan OPD teknis yang memiliki kewenangan sesuai sektornya,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia menerangkan, hasil pemeriksaan OPD teknis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses penerbitan izin oleh DPMPTSP.
Dengan mekanisme tersebut, setiap kegiatan usaha diharapkan memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai karakteristik bidang usahanya.
Untuk membantu masyarakat, DPMPTSP Sumenep juga menyediakan pendampingan dan penjelasan kepada pemohon sejak tahap pengajuan hingga seluruh proses perizinan dinyatakan selesai.
Menurutnya, penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) turut mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan. Sistem tersebut memungkinkan proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha.
Selain kemudahan layanan, DPMPTSP Sumenep berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap tahapan pelayanan. Masyarakat juga dipastikan dapat mengakses layanan perizinan tanpa pungutan liar (pungli).
Ia pun mengimbau para pelaku usaha yang belum memiliki dokumen perizinan agar segera mengurus legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera melengkapi perizinannya agar kegiatan usaha yang dijalankan memiliki kepastian hukum dan dapat berlangsung dengan aman,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
