PAMEKASAN, Seputar Jatim – Dugaan pemukulan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Haryono, oleh anggota DPRD Pamekasan, Hamdi dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), menuai kecaman.
Insiden yang terjadi di depan Kantor Bupati Pamekasan saat upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) itu dinilai mencoreng etika pejabat publik dan tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.
Pengamat politik sekaligus aktivis 1998, Samhari menilai, dugaan tindakan kekerasan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai anggota legislatif yang mengemban amanah masyarakat, Hamdi seharusnya mampu menunjukkan sikap profesional, mengedepankan etika, serta menjadi teladan dalam menyelesaikan persoalan.
Ia mendesak agar insiden tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga dapat ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setidaknya kejadian ini dilaporkan ke aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum yang memproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, peristiwa yang terjadi di ruang publik dan melibatkan seorang pejabat negara tersebut harus mendapat perhatian serius.
Penanganannya tidak boleh berhenti hanya pada persoalan personal, terlebih jika terdapat dugaan tindakan kekerasan fisik.
Ia juga menegaskan, apabila kedua pihak berkeinginan menyelesaikan persoalan secara damai, mekanisme penyelesaian tetap harus ditempuh melalui jalur yang tepat, termasuk melalui pendekatan restorative justice (RJ) sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang mau damai, setidaknya dilaksanakan di kantor penegak hukum, yang penempuhannya melalui restorative justice (RJ). Karena pada dasarnya ini masuk kategori yurisprudensi kejadian,” tambahnya.
Samhari berharap insiden tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif, agar tidak bertindak di luar batas kewenangan dan senantiasa mengedepankan pengendalian diri dalam menghadapi persoalan.
Ia mengingatkan, jabatan sebagai wakil rakyat bukanlah tameng untuk bertindak semena-mena. Setiap orang, termasuk anggota DPRD, harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
“Jangan sampai jabatan dijadikan alasan untuk bertindak semena-mena. Wakil rakyat seharusnya menjadi teladan, bukan justru menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan etika,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com










