PAMEKASAN, Seputar Jatim – Tim peneliti Academic and Social Studies (ACCESS) melayangkan kritik terhadap dugaan ketidaktepatan pemahaman mengenai mekanisme dan metodologi penelitian yang tengah mereka lakukan terkait status gizi anak di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Ketua peneliti ACCESS, Imam Ghazali, menyayangkan adanya penilaian terhadap proses penelitian yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan desain, sasaran, serta kebutuhan metodologis penelitian.
Menurutnya, memahami rancangan penelitian merupakan hal mendasar sebelum mempersoalkan tahapan administrasi maupun koordinasi dengan instansi terkait.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Imam menegaskan, penelitian ACCESS menggunakan desain observational dengan dua sumber data utama. Pertama, data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk mengidentifikasi jumlah dan persebaran anak yang mengalami stunting.
Kedua, data primer melalui observasi lapangan guna mengukur ketepatan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya keterjangkauan program terhadap anak TK dan SD, termasuk mereka yang mengalami stunting.
Atas dasar itu, koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai kelompok penerima manfaat MBG.
Namun, proses komunikasi yang menurut ACCESS telah dimulai sejak April 2026 justru baru mendapatkan tanggapan pada 11 November 2026, dengan rencana penjadwalan pertemuan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian ACCESS karena koordinasi dengan instansi terkait merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan data penelitian, bukan sekadar urusan administratif.
Imam kemudian memaparkan bahwa penelitian tersebut menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusinya meliputi anak TK dan SD yang mengalami stunting serta anak TK dan SD dengan status stunting yang menjadi sasaran atau penerima manfaat MBG. Sementara kriteria eksklusi mencakup anak dengan kondisi wasting dan overweight.
Ia berharap Bakesbangpol Pamekasan tidak terburu-buru memberikan penilaian tanpa terlebih dahulu memahami keseluruhan rancangan penelitian, termasuk populasi, sampel, serta kriteria responden yang digunakan.
“Kami berharap tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai proses penelitian. Penelitian akademis membutuhkan pemahaman terhadap desain, populasi, sampel, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Karena itu, ruang klarifikasi dan dialog terbuka jauh lebih penting daripada membangun kesimpulan sebelum memahami keseluruhan rancangan penelitian,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Tak hanya mempersoalkan proses koordinasi penelitian, ACCESS juga mendesak Korwil BGN Pamekasan membangun sinergi yang lebih konkret dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Imam menilai Program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada pendistribusian makanan. Lebih dari itu, pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan gizi berdasarkan kondisi dan karakteristik penerima manfaat.
Menurutnya, keterlibatan Dinas Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi data anak stunting, pemetaan penerima manfaat, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga evaluasi berkala terhadap perubahan status gizi.
Ia mengingatkan, BGN dan Dinas Kesehatan tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri ketika berhadapan dengan persoalan gizi anak. Tanpa koordinasi dan keterpaduan data, ketepatan sasaran serta dampak program berpotensi sulit diukur secara objektif.
“Kami mendorong BGN dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan duduk bersama membangun strategi penanganan stunting yang terukur, terintegrasi, dan berbasis data. Jangan sampai program MBG hanya dinilai dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi harus dievaluasi pula ketepatan sasaran dan kontribusinya terhadap perbaikan status gizi anak. Keberhasilan program publik harus dibuktikan melalui indikator kesehatan dan hasil evaluasi di lapangan,” pungkasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ahmad Zaini Arif, penulis buku Biostatistika Penelitian Kesehatan. Ia menilai proses administrasi penelitian ACCESS perlu dipahami berdasarkan tahapan dan kebutuhan metodologisnya.
Menurutnya, koordinasi dengan Korwil BGN bukan semata-mata formalitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya memperoleh informasi sesuai kriteria inklusi penelitian.
Begitu pula penggunaan surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol yang harus dipahami berdasarkan fungsi dan ketentuan administrasi yang berlaku. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
