SUMENEP, Seputar Jatim – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep bersama sejumlah organisasi keagamaan, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh ulama melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Mereka meminta pemerintah tidak lagi setengah hati menangani persoalan tempat hiburan malam (THM) yang diduga melanggar ketentuan perizinan maupun disalahgunakan untuk aktivitas melanggar hukum.
Melalui pernyataan sikap bersama yang ditetapkan pada 10 November 2026, forum tersebut secara tegas meminta Pemkab Sumenep segera menertibkan tempat hiburan malam, menjatuhkan sanksi administratif, mencabut izin operasional, hingga melakukan penutupan permanen terhadap tempat usaha yang terbukti melanggar peraturan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar persoalan THM tidak hanya ditangani melalui razia sesaat atau sebatas evaluasi administrasi perizinan. Penegakan aturan harus dibuktikan melalui tindakan nyata terhadap setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ketua PCNU Sumenep, KH. Md. Widadi Rahim, mengatakan pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian ulama, tokoh agama, dan masyarakat terhadap kondisi sosial di Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, keberadaan tempat hiburan malam harus mendapatkan pengawasan ketat agar tidak menjadi ruang bagi aktivitas yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, forum secara khusus mendesak Pemkab Sumenep melalui Satpol PP dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera mengambil tindakan terhadap tempat hiburan malam, termasuk kafe, restoran, dan tempat karaoke yang terbukti tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun menyalahgunakan izin operasional.
Sejumlah tempat usaha yang secara khusus disebut dalam tuntutan tersebut di antaranya Mr. Ball, JBL, Potre, Lotus, Harmoni, serta sejumlah kafe sejenis.
Forum meminta tempat-tempat usaha tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran perizinan atau penyalahgunaan kegiatan usaha, pemerintah diminta tidak ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sejumlah tempat usaha tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Apabila terbukti melanggar ketentuan perizinan maupun disalahgunakan sebagai lokasi peredaran minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, harus ditindak tegas sesuai aturan,” tegasnya, Kamis (12/11/2026).
Desakan tersebut menguat di tengah sejumlah pengungkapan kasus peredaran narkotika, penyitaan ratusan botol minuman keras ilegal, serta razia tempat hiburan malam yang dilakukan aparat penegak hukum di wilayah Sumenep dalam beberapa waktu terakhir.
Forum menilai, ancaman narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai bentuk penyakit masyarakat tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas usaha.
Selain mendesak penertiban THM, PCNU bersama tokoh agama dan elemen masyarakat juga menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh kepada Polresta Sumenep, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.
Forum meminta aparat penegak hukum tidak mengendurkan pemberantasan narkoba, termasuk membongkar jaringan peredaran hingga ke tingkat pemasok dan seluruh pihak yang terlibat.
“Kami mendukung penuh aparat penegak hukum untuk terus mengintensifkan razia, mengungkap jaringan peredaran sabu-sabu dan narkotika lainnya hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ungkapnya.
Tak hanya menuntut penindakan, forum juga mendesak Pemkab Sumenep bersama DPRD segera memperkuat regulasi daerah, khususnya peraturan daerah (Perda) beserta aturan turunannya yang mengatur tata kelola tempat hiburan malam dan penanganan penyakit masyarakat.
Penguatan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat untuk melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi administratif, mencabut izin, hingga menutup tempat usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dengan demikian, penanganan persoalan THM tidak boleh hanya bergantung pada kegiatan razia, tetapi harus ditopang sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten serta berkelanjutan.
Forum NU bersama tokoh agama juga mengajak masyarakat ikut menjaga kondusivitas daerah. Warga diminta berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada instansi berwenang dengan tetap mengedepankan bukti dan mekanisme hukum.
Pernyataan sikap bersama tersebut melibatkan PCNU Sumenep, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Rabithah Alawiyah, para pengasuh pondok pesantren, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan, di antaranya Kodim 0827 Sumenep, Polresta Sumenep, BNNK Sumenep, Satpol PP, Disbudporapar, DPMPTSP, dan Diskoperindag. Hadir pula Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) serta Ketua Lakpesdam NU.
Melalui pernyataan sikap tersebut, PCNU dan seluruh elemen yang terlibat berharap Pemkab Sumenep segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan. Pemerintah diminta membuktikan keseriusannya melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan maupun kegiatan penertiban yang bersifat sementara.
Bagi kalangan ulama dan tokoh masyarakat, menjaga Sumenep tetap aman, religius, dan bermartabat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap tempat usaha yang terbukti melanggar hukum harus ditindak sesuai ketentuan tanpa pandang bulu.
Kini, menunggu langkah nyata Pemkab Sumenep. Desakan penutupan permanen terhadap THM yang terbukti melanggar aturan menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi dan menjaga ketertiban masyarakat. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
