PAMEKASAN, Seputar Jatim – Peningkatan kasus stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian serius.
Hasil riset Academic and Social Studies (ACCESS) menunjukkan lonjakan kasus di beberapa wilayah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program pencegahan dan penanganan stunting yang selama ini dijalankan pemerintah, khususnya melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, terdapat tiga wilayah yang mengalami peningkatan kasus cukup signifikan sepanjang 2025 hingga 2026.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Kecamatan Tlanakan, kasus stunting naik dari 103 menjadi 141 kasus. Kecamatan Larangan meningkat dari 100 menjadi 165 kasus, sedangkan wilayah Panaguan, Kecamatan Proppo, melonjak dari 100 menjadi 197 kasus.
Ketua Peneliti ACCESS, Imam Ghazali, menilai peningkatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas hingga kebijakan Dinas Kesehatan.
“Pertanyaannya sederhana, selama ini apa yang sudah dilakukan Puskesmas dalam mendeteksi risiko stunting, melakukan pemantauan pertumbuhan balita, menemukan masalah gizi sejak dini, dan memastikan intervensi berjalan? Jika kasus justru meningkat, maka efektivitas program pencegahan harus dipertanyakan,” tegasnya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Puskesmas tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas penimbangan, pencatatan, dan pelaporan. Harus ada tindak lanjut konkret terhadap anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, pendampingan keluarga berisiko, intervensi gizi, hingga pemantauan hasilnya.
Ia juga meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar diarahkan untuk mendukung upaya penurunan stunting.
Program tersebut, menurutnya, tidak boleh sekadar berjalan sebagai kegiatan rutin tanpa memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Imam menegaskan, intervensi pemenuhan gizi harus dimulai sejak awal kehidupan, terutama melalui perhatian terhadap kesehatan ibu hamil. Pemenuhan kebutuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, serta deteksi dini penyakit pada ibu hamil dinilai penting untuk mencegah risiko anak mengalami gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan.
Karena itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan didesak turun langsung ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi ketepatan sasaran program MBG, termasuk memastikan ibu hamil yang berisiko melahirkan anak dengan kondisi stunting turut mendapatkan perhatian dalam program pemenuhan dan perbaikan gizi.
Tak hanya itu, ACCESS juga mendesak Dinkes Kabupaten Pamekasan membuka evaluasi penggunaan anggaran penanggulangan stunting kepada publik.
Mulai dari besaran anggaran yang dialokasikan, jenis program yang dilaksanakan, jumlah sasaran penerima manfaat, hingga hasil nyata terhadap perbaikan status gizi anak.
“Jangan sampai anggaran stunting terus dikucurkan, kegiatan terus dilaksanakan, laporan terus dibuat, tetapi dampak terhadap masyarakat tidak terukur. Publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan atau hanya berhenti pada serapan anggaran dan kegiatan administratif,” ujarnya.
Di tengah implementasi program MBG, ACCESS menilai penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu. Tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi keluarga, perbaikan sanitasi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Stunting bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut masa depan generasi Pamekasan. Jangan hanya sibuk membangun program dan menghabiskan anggaran. Ukur keberhasilannya dari anak-anak yang berhasil diselamatkan dari risiko gangguan pertumbuhan. Jika kasus meningkat, harus ada evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban program, bukan sekadar laporan keberhasilan,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
