NASIONAL, Seputar Jatim – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai mekanisme ketatanegaraan.
“Hari ini, Kamis 12 November 2026, pimpinan MPR RI secara resmi menerima surat pengunduran diri Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya,” ujarnya, dikutip dari akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, rapat pimpinan menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR akan mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru.
Menurut Muzani, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menjalankan proses penentuan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
“Untuk selanjutnya MPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan sebagai langkah tindak lanjut atas surat pengunduran diri tersebut. Kemudian MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja menentukan Wakil Presiden baru,” jelasnya.
Muzani berharap seluruh tahapan proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan agar proses demokrasi dalam pergantian Wakil Presiden tersebut tidak mengganggu stabilitas nasional.
“Tentu harapan kami seluruh proses demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden baru bisa berjalan sesuai konstitusi kita dan stabilitas tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, MPR RI selanjutnya akan menjalankan tahapan kelembagaan untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai mekanisme konstitusional. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
