PAMEKASAN, Seputar Jatim – Tim peneliti Academic and Social Studies (ACCESS) mendesak Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, agar tidak menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebatas mengejar distribusi makanan.
Ketepatan sasaran dan dampak nyata terhadap perbaikan gizi anak harus menjadi prioritas utama.
ACCESS meminta Korwil BGN Pamekasan segera membangun sinergi konkret dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinasi lintas sektor dinilai mendesak agar pelaksanaan MBG benar-benar menyentuh kelompok anak yang membutuhkan intervensi gizi, khususnya mereka yang mengalami stunting.
Ketua Peneliti ACCESS Pamekasan, Imam Ghazali, menyebutkan keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan atau luasnya cakupan penerima manfaat.
Lebih dari itu, harus ada jaminan bahwa bantuan makanan bergizi diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.
Karena itu, sinkronisasi data antara BGN dan Dinas Kesehatan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemetaan anak stunting, kelompok usia, wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, hingga kesesuaian penerima manfaat harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran program.
Tanpa dukungan data yang akurat, pelaksanaan MBG berisiko hanya menjadi rutinitas distribusi tanpa ukuran yang jelas terhadap kontribusinya dalam memperbaiki status gizi anak.
ACCESS juga menilai BGN tidak boleh berjalan sendiri dalam menjalankan program strategis tersebut. Dinas Kesehatan memiliki kapasitas dalam pemantauan pertumbuhan dan status gizi anak, sementara BGN bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program pemenuhan gizi.
Kedua institusi harus membangun mekanisme evaluasi berkala, sehingga pelaksanaan MBG tidak berhenti pada penyaluran makanan, tetapi memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai MBG hanya berorientasi pada distribusi makanan. Harus ada keseriusan memastikan program ini tepat sasaran, efektif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan status gizi anak,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
ACCESS menegaskan, sinergi BGN dan Dinas Kesehatan bukan sekadar formalitas koordinasi kelembagaan. Keterbukaan data, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi berbasis bukti merupakan kebutuhan mendasar agar program tersebut tidak kehilangan arah.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar program terlaksana atau makanan tersalurkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana intervensi tersebut benar-benar berdampak dan angka stunting di Kabupaten Pamekasan dapat ditekan melalui langkah yang terukur dan berkelanjutan,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
