BATU, seputarjatim.com– Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi melakukan Peletakan batu pertama Museum HAM “Omah Munir” di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Minggu, 09/12/2019.
Peletakan batu pertama ini juga dihadiri Ketua Komnas HAM RI, Akhmad Taufan Damanik, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Istri alm. Munir, Suciwati, perwakilan Kompolnas, LPKS dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jatim.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyebut Museum HAM Munir bisa menjadi literasi dan edukasi Demokrasi dan HAM bagi masyarakat luas. Masyarakat bisa secara dekat mengetahui bagaimana sejarah perjalanan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Penyajiannya bisa dilakukan secara komprehensif melaui digital IT khususnya dengan augmanted reality.
“Keberadaan Museum HAM Munir menjadi bagian penting sebagai penyampai informasi, edukasi, literasi sekaligus unsur rekreasi karena di desain dengan musium digital menggunakan augmanted reality ,” terang Khofifah, Minggu, 08/12/2019.
Gubenur wanita pertama ini juga menyebut, Museum HAM Munir juga menjadi bagian untuk memanggil memori kita tentang Universal Declaration of Human Rights. Banyak sudut pandang tentang HAM yang akan memperkaya museum ini. Dijelaskan pula, keberadaan Museum HAM Munir juga menguatkan kota Batu menjadi salah satu destinasi wisata edukasi Demokrasi dan HAM, selain alam dan sentra wisata lainnya. Museum ini juga menunjukkan bahwa kota Batu menjadi salah satu referensi utama bagi pembangunan yang berkeadilan dan terbaik khususnya terkait pemerataan kesejahteraan dan rendahnya kemiskinan.
Menurut Khofifah, Pemprov akan mendukung keberadaan Museum HAM Munir agar museum ini multi fungsi. Salah satunya membantu dalam pembiayaan pembangunan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Dikatakannya, untuk lahan yang dipergunakan merupakan aset Pemkot Batu, sedangkan support yang diberikan Pemprov Jatim adalah dalam pembangunannya. “Sedangkan mekanisme pengelolaanya agar optimal dan memberi manfaat yang besar setelah bangunan ini selesai,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Komnas HAM RI menuturkan demokrasi dan keterbukaan ekonomi tanpa norma HAM percuma, dimana tidak akan mencapai cita cita Pancasila di Sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Keberadaan museum ini meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia bisa menjadi model dimana budaya dan nilai agama serta HAM bisa bersatu padu dalam membangun keadilan yang beradab,” ujarnya. (mi/red)
