SUMENEP, Seputar Jatim – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berhasil mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 55,62 persen hingga akhir 30 Juni 2025.
Hal tersebut adalah hasil dari orkestrasi kebijakan fiskal yang ditopang kerja teknokratis, reformasi internal, dan manajemen berbasis data.
Tahun 2025 adalah tahun ketiga dalam siklus RPJMD 2021–2026. Tekanan untuk meningkatkan kemandirian fiskal semakin kuat, seiring menurunnya ketergantungan pada Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara makro, kita dituntut untuk membuktikan bahwa Sumenep tidak hanya menggantungkan pembangunan pada APBN. PAD harus menjadi instrumen kedaulatan fiskal lokal,” ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Sumenep Akh. Sugiharto. Jumat (4/7/2025).
Meski angka 55,62 persen, lanjut dia, memberi sinyal kuat bahwa Bapenda berada di jalur yang benar, ada cerita lain di baliknya. Kontribusi terbesar masih didominasi oleh wilayah perkotaan dan sektor formal yaitu hotel, restoran, reklame, dan PBB-P2 di kawasan padat penduduk.
Lanjut ia menegaskan, keberhasilan ini sebagai capaian indikator bahwa mesin birokrasi mulai bekerja lebih efisien, yang lebih penting dari capaian adalah keberlanjutan.
“Realisasi PAD bukan sekadar pencapaian angka, melainkan indikator kepercayaan. Ketika pelaku usaha kecil, pemilik toko, hingga pemilik rumah makan rutin membayar pajak, itu bukan karena takut, tapi karena percaya uangnya dikelola dengan baik,” tegasnya.
“Capaian 55,62 persen PAD semester pertama 2025 bukan akhir, melainkan pertanda bahwa perubahan itu mungkin asal digerakkan dari bawah, dikawal oleh data, dan dimaknai oleh kepercayaan publik,” bebernya.
Pihaknya tidak ingin lengah, semester dua tantangannya lebih kompleks karena banyak sektor biasanya stagnan menjelang akhir tahun. Tapi dengan roadmap yang sudah kami siapkan, kami optimis bisa tembus 100 persen atau bahkan lebih
“Pajak itu bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah indikator kepercayaan warga terhadap pemerintahnya,” pungkasnya (Sand/EM)
*
