SUMENEP, Seputar Jatim – Kondisi memprihatinkan menyelimuti kawasan wisata Pantai Slopeng, di Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Alih-alih menjadi destinasi unggulan yang membanggakan, pantai ini justru menuai kritik tajam dari warga dan pengunjung akibat persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, lantaran sampah berserakan, tiket mahal, serta minimnya pembangunan.
Warga sekitar Pantai Slopeng, Jakfar Sodiq, membantah pernyataan pengelola yang sebelumnya disampaikan melalui media online.
Ia menepis klaim bahwa tumpukan sampah di kawasan pantai semata-mata disebabkan oleh abrasi.
“Faktanya, sampah di sini memang banyak dan menumpuk. Ini bukan sekadar kiriman dari laut akibat abrasi. Pengelolaan yang buruk jelas jadi penyebab utama,” tegas Jakfar, Minggu (29/3/2026).
Ia juga menyoroti ketimpangan antara harga tiket masuk dengan kondisi di lapangan yang jauh dari kata layak. Menurutnya, pengunjung dipungut biaya tidak sedikit, namun tidak mendapatkan fasilitas yang memadai.
“Pengunjung bayar mahal, tapi yang didapat apa? Pantai kotor, fasilitas minim, dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jakfar melontarkan kritik keras terhadap pola pikir pengelola yang dinilai tidak berorientasi pada kemajuan wisata.
“Jangan hanya menjadi pihak ketiga memikirkan untung dan ruginya saja. Hal ini berurusan dengan inovasi dan nama baik wisata Pantai Slopeng,” jelasnya.
Keluhan serupa juga datang dari wisatawan Syamsul, mengaku mengalami kejadian yang dinilainya tidak masuk akal saat melintas di depan kawasan Pantai Slopeng pada momen Lebaran Ketupat.
“Benar saya dimintai uang 20 ribu pada saat hari Lebaran Ketupat. Saya sama keluarga gak masuk. Katanya petugas untuk menunjang keuangan yang mengundang DJ,” tuturnya.
Menurutnya, penarikan tiket terhadap orang yang bahkan tidak masuk ke area wisata menunjukkan buruknya tata kelola serta lemahnya pengawasan di lapangan.
Alasan yang disampaikan petugas pun dinilai tidak relevan dan semakin menguatkan kesan bahwa pengelolaan lebih berorientasi pada pemasukan instan ketimbang kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan maupun panggilan WhatsApp tidak mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
