NASIONAL, Seputar Jatim – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bekas. Kini, pembayaran pajak kendaraan atau perpanjangan STNK tahunan tak lagi harus menyertakan KTP pemilik lama.
Kebijakan ini diumumkan Korlantas Polri sebagai solusi atas keluhan masyarakat yang selama ini kesulitan mengurus pajak kendaraan bekas karena dokumen masih atas nama pemilik pertama.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, menegaskan masyarakat tetap bisa dilayani meski tidak membawa KTP pemilik sebelumnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Polri memahami keresahan yang berkembang. Kami memastikan akan segera merumuskan langkah konkret agar pelayanan tetap berjalan tanpa memberatkan masyarakat,” katanya, dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).
Kebijakan ini berlaku secara nasional sepanjang 2026 dan menjadi solusi sementara bagi pembeli kendaraan bekas yang unitnya sudah berpindah tangan beberapa kali.
Syarat Bayar STNK Tanpa KTP Pemilik Lama
Untuk pembayaran pajak tahunan, masyarakat cukup membawa sejumlah dokumen berikut:
- STNK asli
- KTP pemilik saat ini
- Bukti transaksi jual beli, seperti kuitansi
- Formulir pernyataan kepemilikan kendaraan
- Surat kesanggupan melakukan balik nama
Dengan dokumen tersebut, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap dapat diproses tanpa harus meminjam KTP pemilik lama.
Ia menjelaskan, langkah ini diambil agar masyarakat yang memiliki iktikad baik membayar pajak tidak justru dipersulit oleh persoalan administratif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Meski ada kemudahan, aturan ini utamanya berlaku untuk pengesahan STNK tahunan.
Sementara itu, untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap diarahkan melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar identitas kendaraan sesuai dengan pemilik terbaru.
Hal ini penting karena data kendaraan harus sinkron dengan identitas pemilik untuk kebutuhan registrasi dan penelusuran hukum.
Korlantas juga menegaskan bahwa kebijakan tanpa KTP pemilik lama ini hanya bersifat sementara. Mulai 2027, seluruh kendaraan diwajibkan sudah dibalik nama.
“Berlaku nasional dan hanya di tahun 2026 saja, 2027 seluruh kendaraan wajib balik nama,” tandasnya.
Artinya, pemilik kendaraan bekas masih diberi kelonggaran waktu untuk menyelesaikan proses administrasi secara bertahap, termasuk jika terkendala biaya atau dokumen.
Sebelumnya, kewajiban membawa KTP pemilik kendaraan tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 61, yang mewajibkan identitas pemilik sesuai data STNK saat proses pengesahan.
Namun, melihat banyaknya keluhan di lapangan, Korlantas kini memberikan fleksibilitas agar pelayanan publik tetap berjalan lebih mudah tanpa mengabaikan kewajiban balik nama pada tahun berikutnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
