SUMENEP, Seputar Jatim – Wacana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan teknologi.
Kesiapan infrastruktur, sistem pengawasan, hingga kepastian regulasi harus dipastikan sebelum mekanisme tersebut diterapkan.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan sejumlah persoalan mendasar dalam mempersiapkan perubahan sistem pemilihan tersebut.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ada tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian, yakni efektivitas pelaksanaan, kesiapan pengawasan, serta koordinasi antarlembaga, terutama antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
Ia juga berpandangan, penggunaan teknologi dalam Pilkades berpotensi memberikan sejumlah keuntungan. Proses penghitungan suara dapat berlangsung lebih cepat, risiko kerusakan surat suara bisa ditekan, serta peluang terjadinya praktik politik uang diharapkan dapat diminimalkan.
Meski demikian, keuntungan tersebut tidak akan optimal apabila sarana pendukung belum tersedia secara merata. Ketersediaan pasokan listrik dan jaringan internet menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan, mengingat kondisi geografis Sumenep memiliki banyak wilayah kepulauan.
“E-voting memang efektif untuk mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi risiko surat suara rusak, dan menekan politik uang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan,” katanya, Senin (9/11/2026).
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah mekanisme pengawasan. Hairul menjelaskan, penerapan e-voting akan mengubah pola pengawasan yang selama ini dilakukan secara langsung terhadap surat suara menjadi pengawasan berbasis teknologi.
Dalam sistem tersebut, aspek yang harus diawasi tidak hanya proses pemungutan suara, tetapi juga keandalan server, keamanan sistem elektronik, serta rekam jejak digital atau audit trail yang menjadi bagian dari proses pemilihan.
“Pengawasan dalam e-voting bukan berarti dihilangkan, tetapi mekanismenya berubah. Karena itu, panitia, BPD, dan para saksi harus memahami cara mengawasi sistem, server, hingga rekam jejak digital,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia menilai pembekalan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, dan saksi masing-masing calon menjadi kebutuhan penting. Seluruh pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penggunaan teknologi sekaligus mengetahui cara memastikan setiap tahapan berjalan secara terbuka.
Di sisi lain, kata dia, DPMD Sumenep diminta tidak bekerja sendiri dalam menyiapkan pelaksanaan Pilkades berbasis elektronik. Keterlibatan DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun administratif dapat diselesaikan sebelum tahapan pemilihan dimulai.
Persiapan itu mencakup penyusunan aturan teknis, pemutakhiran dan sinkronisasi data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta uji coba melalui simulasi di sejumlah desa yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan.
“DPMD tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, termasuk memastikan regulasi turunannya jelas dan kesiapan seluruh tahapan. Simulasi juga penting agar potensi kendala bisa diketahui sebelum diterapkan,” katanya.
Mengenai landasan hukum, Hairul mengungkapkan bahwa pembahasan rancangan regulasi Pilkades dengan mekanisme e-voting belum dapat dilanjutkan secara lebih jauh. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar penyusunan aturan pelaksana di tingkat daerah.
Adapun penyelenggaraan Pilkades selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dalam menyiapkan kebijakan penyelenggaraan Pilkades mendatang.
Lanjut ia menambahkan, dirinya mendukung pembaruan sistem pemilihan kepala desa melalui pemanfaatan teknologi. Namun, modernisasi tersebut harus disertai kesiapan menyeluruh agar tidak justru memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai teknologinya sudah canggih, tetapi pengawasannya justru lemah. Hal paling penting adalah memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
