PAMEKASAN, Seputar Jatim – Sikap Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan dalam merespons komunikasi tim peneliti ACCESS (Academic and Social Studies) terkait penelitian status gizi anak dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik.
ACCESS mempertanyakan keterbukaan Korwil BGN setelah komunikasi yang disebut telah dibangun sejak April 2026 belum mendapatkan respons memadai.
Polemik tersebut bermula dari persoalan komunikasi mengenai surat rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), termasuk nomor surat dan masa berlakunya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
ACCESS menyayangkan munculnya dugaan persepsi bahwa dokumen tersebut tidak tepat sasaran komunikasi atau disalahgunakan untuk kepentingan penelitian, tanpa terlebih dahulu dilakukan klarifikasi secara terbuka.
Ketua Peneliti ACCESS, Imam Ghazali, menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan timnya bukan kegiatan tanpa dasar. Penelitian tersebut memiliki rancangan metodologi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
“Penelitian ini memiliki dasar metodologi yang jelas. Kami tidak bekerja berdasarkan asumsi atau kepentingan tertentu. Semua tahapan dirancang secara akademis dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Kamis (12/11/2026).
Penelitian tersebut menggunakan desain observational dengan populasi sebanyak 1.218 anak yang tercatat mengalami stunting berdasarkan data April 2026 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria inklusi anak stunting yang menerima program MBG. Sementara kriteria eksklusi meliputi anak dengan status wasting dan underweight.
Data status gizi bersumber dari data sekunder Dinas Kesehatan. Adapun koordinasi dengan Korwil BGN diperlukan untuk memperoleh klarifikasi mengenai klasifikasi penerima manfaat MBG, khususnya anak stunting yang telah menerima program tersebut, termasuk informasi mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kelembagaan mitra yang terlibat.
Menurutnya, komunikasi dengan BGN bukan untuk mencampuri kewenangan lembaga, melainkan memastikan kesesuaian data agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan program di lapangan.
“Kami tidak sedang mengambil alih kewenangan BGN. Kami hanya membutuhkan klarifikasi dan data yang relevan agar penelitian ini akurat. Kalau ada persoalan administrasi, sampaikan secara terbuka. Jangan justru membangun persepsi tanpa memberikan ruang klarifikasi,” ujarnya.
ACCESS juga mengungkapkan bahwa Direktur ACCESS telah berupaya menjalin komunikasi dengan Korwil BGN Pamekasan sejak April 2026 terkait kepentingan survei dan penelitian. Namun, menurut pihak ACCESS, komunikasi tersebut belum memperoleh respons yang memadai.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah. Sebab, penelitian mengenai stunting dan MBG merupakan bagian dari kepentingan publik yang membutuhkan dukungan koordinasi lintas instansi.
“Jangan sampai penelitian yang bertujuan mengukur persoalan gizi anak justru terhambat karena komunikasi yang tidak berjalan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tandasnya.
Ia menilai, program MBG tidak boleh ditempatkan sebagai program yang hanya membutuhkan pengakuan keberhasilan, tetapi juga harus terbuka terhadap evaluasi dan pengujian independen.
“Program pemerintah harus berani diuji melalui data dan fakta. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan lembaga, melainkan untuk mengetahui apakah program benar-benar berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa surat rekomendasi Bakesbangpol merupakan bagian dari prosedur administratif penelitian. Apabila terdapat ketidaksesuaian mengenai nomor surat, masa berlaku, maupun mekanisme penelitian, persoalan tersebut seharusnya diklarifikasi melalui komunikasi langsung.
“Kalau Korwil BGN menilai ada yang tidak sesuai, silakan tunjukkan bagian mana yang menjadi persoalan dan apa dasar keberatannya. Kami siap menjelaskan seluruh tahapan penelitian. Jangan biarkan persoalan ini berkembang menjadi polemik tanpa penyelesaian,” imbuhnya.
Atas persoalan tersebut, ACCESS menantang Korwil BGN Pamekasan untuk membuka ruang dialog dan menggelar forum klarifikasi secara terbuka. Langkah itu dinilai penting agar persoalan tidak terus berkembang menjadi polemik yang justru menghambat kepentingan penelitian dan evaluasi program.
“Masyarakat membutuhkan transparansi, bukan prasangka. Peneliti membutuhkan ruang koordinasi, bukan pembiaran komunikasi. Program publik membutuhkan evaluasi berbasis data, bukan sekadar klaim keberhasilan,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
