Demokrasi di Persimpangan Jalan: Ketika Aspirasi Rakyat Terabaikan oleh Kepentingan Elit Politik

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 14:56 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Dukung Jurnalis Kami !
+ Traktir Kopi

Mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Kupang, Yakobus Henggu Mila Meha

Mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Kupang, Yakobus Henggu Mila Meha

OPINI PUBLIK, Seputar Jatim – Demokrasi di persimpangan jalan merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada era modern saat ini. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana rakyat menuntut keadilan, mengharapkan visi dan misi pemerintahan yang jelas, serta memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa demi memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh negara. Ketika suara rakyat hanya dianggap sebagai angin lalu tanpa memberikan dampak yang berarti, demokrasi mulai kehilangan makna dan tujuan dasarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terkadang memandang aspirasi yang disampaikan masyarakat hanya sebagai formalitas, bukan sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti. Persoalan ini bukan sekadar cerita khayalan atau peristiwa yang dibuat-buat, melainkan persoalan nyata yang perlu dicermati dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Salah satu peristiwa yang dapat dijadikan gambaran adalah aksi masyarakat di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/11/2026), yang membawa sejumlah tuntutan mengenai keadilan hukum dan ekonomi.

Pembahasan

Dari peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa tindakan masyarakat dalam menyampaikan tuntutan keadilan merupakan bagian dari praktik demokrasi. Masyarakat menginginkan agar keadilan berlaku bagi semua orang, bukan hanya bagi oknum atau kelompok tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Persoalan ini juga berkaitan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut bukan sekadar rumusan atau semboyan yang tercantum dalam dasar negara, melainkan pedoman yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Percuma apabila suatu negara memiliki cita-cita tentang keadilan sosial, tetapi cita-cita tersebut hanya dijadikan formalitas tanpa penerapan nyata dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini tampak sebagai sebuah ironi, bahkan seperti lelucon, tetapi merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian bersama. Sebab, keadilan tidak boleh hanya menjadi janji dalam pidato politik atau tertulis dalam dokumen kenegaraan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan publik, penegakan hukum, dan pembagian kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam konteks ini, seorang filsuf politik bernama Jean-Jacques Rousseau memberikan pandangan yang sangat relevan melalui pemikirannya tentang kontrak sosial (The Social Contract) yang diterbitkan pada tahun 1762. Rousseau menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam suatu negara berasal dari rakyat. Melalui teori kontrak sosial, ia menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar objek yang diperintah, melainkan pemegang kedaulatan yang menjadi dasar terbentuknya kekuasaan politik. Dengan kata lain, pemerintah memperoleh kewenangan untuk menjalankan pemerintahan karena adanya kesepakatan sosial yang mengikat kehidupan bersama. Oleh karena itu, kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun golongan tertentu, melainkan harus diarahkan pada kepentingan bersama.

Pemikiran Rousseau tersebut dapat dipahami lebih jauh melalui konsep General Will atau kehendak umum. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu pemerintahan harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Kehendak umum tidak sekadar berarti mengikuti keinginan mayoritas atau menjadikan suara terbanyak sebagai satu-satunya ukuran kebenaran, tetapi mengarah pada kepentingan bersama yang dapat menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara. Dalam konteks demokrasi Indonesia, gagasan ini menjadi penting karena seorang pemimpin tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan kelompok yang mendukungnya, sementara aspirasi masyarakat lainnya diabaikan. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara adil, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Apabila kepentingan elite lebih diutamakan daripada kepentingan umum, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kekuasaan tersebut masih mencerminkan kehendak rakyat.

Baca Juga :  Ketika Nalar Berhadapan dengan Algoritma: Refleksi Filosofis tentang Kebebasan Manusia dan Ketergantungan pada AI di Era Postmodern

Dari pendapat filsuf tersebut, pemikiran Rousseau seharusnya menjadi bahan refleksi bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Pemikiran filsafat bukan sekadar materi untuk dipelajari, dihafalkan, atau dijadikan bahan perdebatan, melainkan juga dapat menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Artinya, seorang pemimpin harus mampu menerapkan nilai-nilai keadilan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tugas seorang pemimpin adalah memperhatikan kehidupan rakyat serta bersikap adil dalam mengambil setiap kebijakan. Keadilan yang diberikan harus berlaku bagi semua orang, bukan hanya bagi oknum atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Hal ini menjadi penting karena kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat. Ketika seorang pemimpin lebih mengutamakan kepentingan elite daripada kebutuhan rakyat, kekuasaan berisiko kehilangan tujuan utamanya sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Selain Rousseau, persoalan ini juga dapat dipahami melalui pemikiran filsuf politik Karl Marx (1818–1883), yang memberikan perhatian terhadap hubungan antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Dalam pemikirannya, Marx mengkritik struktur masyarakat yang memungkinkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi menguasai sumber daya dan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Pandangan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kepentingan ekonomi kelompok elite berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok yang memiliki modal, kedudukan, dan pengaruh, sementara masyarakat kecil menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka ketimpangan sosial dapat semakin terlihat. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Marx mengajak kita untuk mencermati apakah pembangunan dan kebijakan ekonomi benar-benar memberikan manfaat secara merata atau justru memperlebar jarak antara kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan masyarakat yang memiliki keterbatasan. Meskipun pemikiran Marx memiliki latar belakang teori sosial dan ekonomi yang berbeda dari Rousseau, keduanya dapat digunakan untuk melihat persoalan demokrasi dari sudut pandang yang saling melengkapi, yaitu kedaulatan rakyat dan ketimpangan kepentingan dalam kehidupan sosial.

Demokrasi merupakan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan menuntut agar nilai-nilai keadilan yang belum diterapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Apabila salah satu nilai yang bersifat umum tidak diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal oleh seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini terjadi karena nilai-nilai umum menyangkut kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Oleh sebab itu, demokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai kegiatan memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Demokrasi juga harus diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah terhadap kritik, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta penegakan hukum tanpa membedakan status sosial dan kedudukan seseorang. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan karena kekuasaan yang diberikan melalui proses demokrasi harus tetap dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, suara rakyat tidak berhenti setelah pemilihan umum selesai, tetapi harus terus diperhatikan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Persoalan tersebut juga memperlihatkan bahwa demokrasi memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati tanpa memandang latar belakang ekonomi, kedudukan, maupun pengaruh politiknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang ketidakadilan yang dialami oleh orang lain sebagai persoalan yang tidak berhubungan dengan kehidupan kita. Ketika seseorang kehilangan haknya, ketika masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang layak, atau ketika aspirasi warga negara tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya, persoalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan kebenaran, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengarkan dan bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan secara damai dan berdasarkan fakta bukanlah ancaman bagi negara, melainkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kehidupan demokrasi. Sebaliknya, pemerintah perlu membangun ruang dialog yang terbuka agar perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui cara-cara yang demokratis dan sesuai dengan hukum.

Penutup

Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan senantiasa memperhatikan sesama harus berani mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi. Kita perlu melakukan tindakan yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan nilai-nilai yang belum diterapkan agar dapat diwujudkan secara nyata. Visi dan misi yang disampaikan oleh pemerintah maupun negara harus dilaksanakan secara merata, bukan hanya memberikan keuntungan kepada oknum atau kelompok tertentu. Bagi mereka yang memiliki kepentingan elite atau memegang kekuasaan, aspirasi yang disampaikan masyarakat harus didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang adil. Sebab, suara rakyat merupakan salah satu sumber penting dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi tersebut mencerminkan harapan masyarakat terhadap kehidupan yang baik, benar, adil, sejahtera, dan damai tanpa adanya konflik yang merugikan kehidupan bersama.

Pada akhirnya, demokrasi tidak akan memiliki makna apabila rakyat hanya diberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi tidak diberikan ruang untuk didengar dan diperhatikan. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengingatkan bahwa kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat dan harus diarahkan pada kehendak umum, sedangkan pemikiran Karl Marx mengajak kita untuk mencermati ketimpangan yang dapat muncul ketika kepentingan ekonomi dan kekuasaan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kedua pemikiran tersebut memberikan pelajaran bahwa demokrasi membutuhkan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dari semua pihak. Oleh karena itu, kekuasaan tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan elite, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebab, demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang memegang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat.

Penulis : Mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Kupang, Yakobus Henggu Mila Meha

Editor : EM

*

Penulis : Yakobus HMM

Editor : EM

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketika Nalar Berhadapan dengan Algoritma: Refleksi Filosofis tentang Kebebasan Manusia dan Ketergantungan pada AI di Era Postmodern
Ketika Nyawa Perempuan Direnggut dan Nurani Manusia Membisu: Antara Kekuasaan, Ketidakpedulian, dan Hasrat Mencari Validasi di Hadapan Kekerasan
Kebakaran, Politik, dan Kecerdasan Buatan di Era Pascamodern: Refleksi Kritis atas Pemikiran Martin Heidegger tentang Mengikuti Arus Dunia atau Menjadi Diri Sendiri
Sumenep Butuh Sosok H. Hamid Ali Munir dan H. Herman Dali Kusuma
Mr. Ball Tetap Eksis, Gerakan Penolakan Mulai Redup, Kemana Nyali Penegak Perda?
SURAT AI PADA PRESIDEN DAN MENHAN
TEMPO BERJUDI DI MADURA
Antrean BBM di Sumenep: Ketika Masyarakat Membayar dengan Waktu dan Uang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:56 WIB

Demokrasi di Persimpangan Jalan: Ketika Aspirasi Rakyat Terabaikan oleh Kepentingan Elit Politik

Sabtu, 21 November 2026 - 14:49 WIB

Ketika Nalar Berhadapan dengan Algoritma: Refleksi Filosofis tentang Kebebasan Manusia dan Ketergantungan pada AI di Era Postmodern

Sabtu, 21 November 2026 - 14:39 WIB

Ketika Nyawa Perempuan Direnggut dan Nurani Manusia Membisu: Antara Kekuasaan, Ketidakpedulian, dan Hasrat Mencari Validasi di Hadapan Kekerasan

Sabtu, 21 November 2026 - 14:32 WIB

Kebakaran, Politik, dan Kecerdasan Buatan di Era Pascamodern: Refleksi Kritis atas Pemikiran Martin Heidegger tentang Mengikuti Arus Dunia atau Menjadi Diri Sendiri

Kamis, 5 November 2026 - 15:58 WIB

Sumenep Butuh Sosok H. Hamid Ali Munir dan H. Herman Dali Kusuma

Berita Terbaru