Diduga Catut Logo dan Minta Rp15 Juta, Ketua DPD KNPI Pamekasan Siap Seret ke Jalur Hukum

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 18:44 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Dukung Jurnalis Kami !
+ Traktir Kopi

PERMOHONAN: Surat yang diduga catut logo KNPI dan meminta Rp15 juta (Dok. Seputar Jatim)

PERMOHONAN: Surat yang diduga catut logo KNPI dan meminta Rp15 juta (Dok. Seputar Jatim)

PAMEKASAN, Seputar Jatim – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan menempuh jalur hukum terkait dugaan pencatutan nama dan logo organisasi dalam surat permohonan bantuan dana yang beredar di sejumlah instansi pemerintah di Madura.

Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, menegaskan pihaknya tidak pernah mengakui keberadaan organisasi bernama LSM KNPI Indonesia di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Ia menyebut penggunaan nama dan logo KNPI dalam surat tersebut dilakukan tanpa legitimasi organisasi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami tegaskan, tidak ada organisasi bernama LSM KNPI Indonesia di Madura, khususnya di Pamekasan. Itu murni pencatutan nama dan logo,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

Surat bernomor 125/SP/KNPI/X/2026 tertanggal 20 November 2026 itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan. Dalam surat tersebut, tercantum nama Hamdani Rizal sebagai Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.

Baca Juga :  Jelang Upacara Pengibaran Bendera 17 Agustus 2025, DPRD Sumenep Dengarkan Pidato Presiden RI

Surat itu juga berisi permohonan bantuan dana sebesar Rp15 juta untuk kegiatan pertemuan antaraliansi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media di Malang. Kop surat serta stempel yang digunakan turut mencantumkan logo resmi KNPI.

Haidar menegaskan, KNPI secara kelembagaan merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), bukan LSM.

Lanjut ua menyatakan DPD KNPI yang dipimpinnya memiliki legalitas organisasi yang jelas, termasuk pengesahan Kementerian Hukum dan HAM serta hak cipta atas logo organisasi.

“Yang resmi dan sah adalah DPD KNPI. Legalitas kami jelas dan lengkap, mulai dari pengesahan Kemenkumham hingga hak cipta resmi atas logo KNPI yang dipakai secara sepihak dalam surat tersebut,” tegasnya.

Atas dugaan pencatutan tersebut, DPD KNPI Pamekasan memastikan akan mengambil langkah hukum guna melindungi legalitas, identitas, dan nama baik organisasi.

Baca Juga :  Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Satresnarkoba Polres Sumenep Amankan Warga Tambuko

Haidar juga mengingatkan instansi pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat di Pamekasan maupun kabupaten lain di Madura agar tidak mudah melayani permohonan bantuan dana yang mengatasnamakan LSM KNPI Indonesia.

Ia meminta pihak yang menerima surat serupa untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi kepada pengurus DPD KNPI resmi.

Jika menemukan pihak yang membawa surat dengan mengatasnamakan LSM KNPI, masyarakat juga diminta mengabaikan permohonan tersebut atau melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Jangan sampai ada instansi atau pihak mana pun yang terkecoh dan dirugikan. Jika ada oknum yang membawa surat mengatasnamakan LSM KNPI, silakan abaikan, konfirmasi ke pengurus DPD KNPI resmi, atau laporkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak yang namanya tercantum sebagai penandatangan surat terkait dugaan pencatutan nama dan logo KNPI tersebut. (EM)

*

Penulis : EM

Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Nataru 2027, Disperkimhub Sumenep Perketat Pelabuhan Kalianget, Sasaran Kendaraan Bodong dan Barang Ilegal
Samhari Sentil Anggota DPRD Pamekasan yang Diduga Pukul Satpol PP: Jangan Merasa Kebal Hukum
Dorong Pemerintahan Modern, Diskominfo Sumenep Perkuat Penerapan Tanda Tangan Elektronik
Arumi Apresiasi Posyandu Mawar Sumenep, Inovasi Jemput Bola Jadi Perhatian
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Polresta Sumenep Siap Tertibkan Lalu Lintas
JIP Sentil SPPG di Pamekasan, Distribusi MBG Saja Tak Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Gizi
Imam Ghazali Luruskan Persepsi, ACCESS Hadir di Pamekasan untuk Meneliti Bukan Mengintervensi!
ACCESS Sentil Korwil BGN Pamekasan, Jangan Cuma Kejar Distribusi MBG, Stunting Harus Jadi Prioritas!

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 18:44 WIB

Diduga Catut Logo dan Minta Rp15 Juta, Ketua DPD KNPI Pamekasan Siap Seret ke Jalur Hukum

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Samhari Sentil Anggota DPRD Pamekasan yang Diduga Pukul Satpol PP: Jangan Merasa Kebal Hukum

Rabu, 18 November 2026 - 15:49 WIB

Dorong Pemerintahan Modern, Diskominfo Sumenep Perkuat Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Selasa, 17 November 2026 - 15:32 WIB

Arumi Apresiasi Posyandu Mawar Sumenep, Inovasi Jemput Bola Jadi Perhatian

Senin, 16 November 2026 - 11:51 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Polresta Sumenep Siap Tertibkan Lalu Lintas

Berita Terbaru