PAMEKASAN, Seputar Jatim – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan menempuh jalur hukum terkait dugaan pencatutan nama dan logo organisasi dalam surat permohonan bantuan dana yang beredar di sejumlah instansi pemerintah di Madura.
Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, menegaskan pihaknya tidak pernah mengakui keberadaan organisasi bernama LSM KNPI Indonesia di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan.
Ia menyebut penggunaan nama dan logo KNPI dalam surat tersebut dilakukan tanpa legitimasi organisasi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tegaskan, tidak ada organisasi bernama LSM KNPI Indonesia di Madura, khususnya di Pamekasan. Itu murni pencatutan nama dan logo,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).
Surat bernomor 125/SP/KNPI/X/2026 tertanggal 20 November 2026 itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan. Dalam surat tersebut, tercantum nama Hamdani Rizal sebagai Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.
Surat itu juga berisi permohonan bantuan dana sebesar Rp15 juta untuk kegiatan pertemuan antaraliansi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media di Malang. Kop surat serta stempel yang digunakan turut mencantumkan logo resmi KNPI.
Haidar menegaskan, KNPI secara kelembagaan merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), bukan LSM.
Lanjut ua menyatakan DPD KNPI yang dipimpinnya memiliki legalitas organisasi yang jelas, termasuk pengesahan Kementerian Hukum dan HAM serta hak cipta atas logo organisasi.
“Yang resmi dan sah adalah DPD KNPI. Legalitas kami jelas dan lengkap, mulai dari pengesahan Kemenkumham hingga hak cipta resmi atas logo KNPI yang dipakai secara sepihak dalam surat tersebut,” tegasnya.
Atas dugaan pencatutan tersebut, DPD KNPI Pamekasan memastikan akan mengambil langkah hukum guna melindungi legalitas, identitas, dan nama baik organisasi.
Haidar juga mengingatkan instansi pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat di Pamekasan maupun kabupaten lain di Madura agar tidak mudah melayani permohonan bantuan dana yang mengatasnamakan LSM KNPI Indonesia.
Ia meminta pihak yang menerima surat serupa untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi kepada pengurus DPD KNPI resmi.
Jika menemukan pihak yang membawa surat dengan mengatasnamakan LSM KNPI, masyarakat juga diminta mengabaikan permohonan tersebut atau melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
“Jangan sampai ada instansi atau pihak mana pun yang terkecoh dan dirugikan. Jika ada oknum yang membawa surat mengatasnamakan LSM KNPI, silakan abaikan, konfirmasi ke pengurus DPD KNPI resmi, atau laporkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak yang namanya tercantum sebagai penandatangan surat terkait dugaan pencatutan nama dan logo KNPI tersebut. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com










