SUMENEP, Seputar Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang diwakili Wakil Bupati, Imam Hasyim menyampaikan laporan pelaksanaan APBD 2025 sekaligus capaian pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.
Imam Hasyim menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumenep sepanjang tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RPJMD 2025-2029, RKPD 2025, Perda APBD Tahun 2025, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya di hadapan peserta rapat paripurna, Kamis (18/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sumenep juga menyampaikan capaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kabupaten Sumenep kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK RI, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Menurutnya, raihan WTP tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep selama tahun 2025 melaksanakan 242 program, 470 kegiatan, dan 634 subkegiatan yang dijalankan oleh 55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis kawasan, reformasi birokrasi, pembangunan berbasis gotong royong dan kearifan lokal, serta pemerataan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.
Dari sisi capaian pembangunan, sejumlah indikator strategis menunjukkan hasil positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, Gini Ratio, Indeks Reformasi Birokrasi, hingga penurunan emisi gas rumah kaca.
“Selain enam indikator utama tersebut, terdapat 17 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja. Berdasarkan rata-rata capaian realisasi, kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 mencapai 153,90 persen atau masuk kategori sangat berhasil,” paparnya.
Sementara itu, dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,52 triliun atau 103,08 persen dari target sebesar Rp2,44 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sektor yang mencatatkan kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp382,84 miliar atau 118,57 persen dari target yang ditetapkan.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp2,46 triliun atau 91,06 persen dari total anggaran sebesar Rp2,70 triliun. Sedangkan pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp259,87 miliar.
Berdasarkan realisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp317,2 miliar.
Menutup penyampaiannya, Imam Hasyim berharap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih jauh dari sempurna. Karena itu, kami berharap dukungan DPRD serta seluruh elemen masyarakat agar kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para pimpinan OPD, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
