SUMENEP, Seputar Jatim – Sinergitas Polres dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep, Madura, serta Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur, menggelar Forum Group Discussion dengan tema “Penguatan Sinergitas Pengamanan Ruang Digital Jelang Pilkada 2024” di Aula Sanika Satyawada Polres setempat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Sumenep berserta jajarannya, Ketua Asosiasi Kewartawanan, perwakilan KPU, Bawaslu, perwakilan Kajari Sumenep, perwakilan Dandim dan sejumlah instansi lainnya.
Sekretaris Diskominfo Sumenep, Muhammad Nurdin, dalam sambutannya mengatakan, FGD ini penting dilakukan guna menyamakan persepsi guna mewujudkan Pilkada serentak 2024, aman, kondusif dan bebas hoaks.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penguatan sinergitas dalam pengamanan ruang digital menjadi sangat penting,” katanya, Selasa (29/10/2024).
Dengan FGD KKD ini, ia berharap dapat menjaga integritas proses demokrasi dan mencegah potensi ancaman siber yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan.
“FGD ini menjadi salah satu sarana menuju Pilkada Kabupaten Sumenep 2024, yang aman dan kondusif serta bebas hoaks,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KKD Kominfo Jatim, Arief Rahman menyampaikan, bahwa tantangan yang dihadapi menjelang Pilkada ini adalah menjaga ruang digital dari ancaman hoaks dan provokasi di media sosial.
“Makanya penting dilakukan edukasi kepada masyarakat dalam memilah informasi, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menangkal berita bohong yang dapat memicu konflik sosial,” tandasnyam
Di samping itu, Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri, Kominfo, dan media untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024.
“Untuk saat ini situasi di Kabupaten Sumenep menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 masih kondusif,” imbuhnya.
Akan tetapi, ia mengingatkan, bahwa upaya menjaga keamanan siber adalah bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat, terutama dalam situasi politik yang sensitif.
“Kami berharap dengan FGD KKD ini dapat mempererat kerja sama semua pihak dalam menyusun strategi pengamanan ruang digital yang efektif dan mencegah penyebaran informasi yang dapat memengaruhi situasi keamanan di masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah,” pungkasnya. (EM)
*
