SUMENEP, Seputar Jatim – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam menekan angka kemiskinan kembali menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, tingkat kemiskinan pada 2025 turun menjadi 17,02 persen, atau sekitar 188,48 ribu jiwa. Angka itu menurun 0,76 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 17,78 persen.
Capaian tersebut tercatat sebagai penurunan terbesar di antara seluruh daerah di Jawa Timur, sekaligus menjadi sinyal kuat atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini digerakkan secara kolaboratif lintas sektor.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa keberhasilan itu merupakan akumulasi dari berbagai terobosan, terutama yang menyasar masyarakat pedesaan dan kepulauan.
“Kami mengedepankan strategi pemberdayaan ekonomi. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga didorong untuk mandiri lewat usaha produktif yang berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi pembuktian bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan bukan sekadar target statistik.
“Kami sangat memahami bahwa masyarakat tidak bisa terus-menerus bergantung pada bantuan sosial. Maka dari itu, konsep pemberdayaan menjadi kunci. Kami dorong warga untuk memiliki kemandirian ekonomi dengan membuka usaha produktif, memperkuat akses modal, serta meningkatkan keterampilan agar mereka bisa bersaing dalam pasar kerja yang terus berubah,” paparnya.
Ia pun memusatkan kebijakan pada tiga sasaran utama yang selaras dengan strategi nasional mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan di wilayah kepulauan dan pedesaan.
“Kami memfokuskan Dana Desa bukan hanya untuk infrastruktur fisik, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan dan usaha produktif masyarakat. Begitu pula dengan BUMDes, kami transformasikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal agar perputaran uang terjadi di desa, bukan hanya di kota,” tandasnya.
“Yang terpenting adalah ketahanan ekonomi keluarga miskin bisa terbangun, sehingga mereka tidak mudah kembali jatuh ke garis kemiskinan,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
