SUMEENEP, Seputar Jatim – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong inovasi daerah, ditengah pemangkasan dan menyempitnya ruang fiskal postur anggaran belanja daerah.
Dengan begitu, Bappeda mengambil langkah strategis untuk memastikan efisiensi anggaran bisa berjalan optimal.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menyatakan, salah satu strategi utama yang diterapkan adalah optimalisasi sektor unggulan, sehingga hal itu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penguatan ekonomi berbasis kawasan menjadi fokus utama kami, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Beberapa langkah strategis yang dilakukan, kata dia, yaitu melalui pendekatan ekonomi berbasis kawasan, peningkatan akses keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengendalian inflasi, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Maka dengan akses keuangan yang lebih luas, kata dia, dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui kemudahan mendapatkan modal. Hal ini juga diharapkan mampu meningkatkan inklusi serta literasi keuangan masyarakat.
“Dengan akses keuangan yang lebih luas, masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan meningkatkan taraf hidup mereka,” bebernya.
Di sisi lain, lanjut ia menuturkan, pada peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama Pemkab Sumenep.
Saat ini, berbagai program telah disiapkan guna mendorong pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan kompetitif.
Untuk langkah strategis lainnya, lanjut dia, adalah pengendalian inflasi daerah agar tetap sesuai dengan sasaran nasional, yakni pada kisaran 2,5% ±1%.
Sebab, inflasi yang terkendali dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengintensifkan pajak dan retribusi, serta menggali sumber pembiayaan lain yang berpotensi menopang pembangunan daerah.
“Kami berupaya menggali potensi daerah secara maksimal agar dapat menopang berbagai program pembangunan,” pungkasnya. (EM)
*
