SUMENEP, Seputar Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, memutuskan tidak menunggu keadaan ideal untuk merealisasikan Program Sekolah Rakyat Nasional, meskipun pembangunan fisik sekolah permanen masih dalam proses.
Program ini menjadi tonggak penting, bukan hanya dalam kebijakan pendidikan lokal, tetapi juga dalam menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok sosial yang selama ini termarjinalkan dari akses pendidikan formal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi menyampaikan, bahwa Pemkab mengadopsi dua pendekatan sekaligus untuk pemanfaatan gedung yang sudah ada dan pembangunan gedung baru secara bertahap.
“Bupati meminta agar program ini tidak berhenti di konsep. Maka kami ajukan SKD Batuan sebagai tempat sementara sebagai bentuk keberanian dan komitmen,” ujarnya. Rabu (2/7/2025).
Gedung Sarana Kegiatan Diklat (SKD), lanjut dia, milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu sebelumnya digunakan untuk pelatihan pegawai.
Namun kini, ia menyampaikan, ruang-ruang di dalamnya sedang disiapkan untuk fungsi baru, ruang belajar dan asrama siswa dari kalangan tak mampu, pekerja anak, dan masyarakat adat yang sulit mengakses sekolah umum.
“Gedung permanen Sekolah Rakyat akan dibangun di Desa Patean, Kecamatan Batuan, di atas lahan seluas 10 hektare yang telah disiapkan,” jelasnya.
Lebih Edy sapaan akrabnya menekankan, bahwa membangun gedung bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Yang kami bangun adalah ekosistem pendidikan yang manusiawi. Bangunannya bisa menyusul, tapi semangat harus lebih dulu hadir,” tegasnya.
Menurutnya, bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi sementara dan menyetujui penggunaannya.
Bahkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah memberi sinyal dukungan.
“Semua pihak, baik Kemensos maupun Kemendagri, menyambut baik semangat kami. Ini bukan hanya soal teknis, tapi bentuk kesadaran bersama akan urgensi pendidikan untuk semua,” bebernya.
Sekolah Rakyat di Sumenep bukan hanya proyek infrastruktur atau program formal belaka. Di baliknya, terdapat visi sosial progresif tentang membuka ruang pendidikan alternatif yang menyentuh akar rumput.
Targetnya bukan hanya siswa usia sekolah, tetapi juga warga dewasa yang buta huruf, pekerja informal yang tak sempat sekolah, hingga perempuan yang tertahan aksesnya oleh struktur patriarki.
“Langkah Sumenep menginisiasi Sekolah Rakyat bahkan sebelum infrastruktur permanen berdiri, dapat menjadi model kebijakan yang inklusif, progresif, dan adaptif. Ini menunjukkan bahwa daerah pinggiran bukan sekadar menunggu petunjuk pusat, tapi mampu menciptakan inovasi dari bawah,” ungkapnya.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tentang bangku dan papan tulis. Ini tentang martabat manusia dan hak untuk belajar, meskipun mereka lahir di pinggiran. Sumenep ingin jadi pelopor, bukan pengekor.” tukasnya. (Sand/EM)
*
