SUMENEP, Seputar Jatim – Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar meninggalkan pola kerja lama yang stagnan.
Pesan itu disampaikan saat memimpin Apel Gabungan perdana tahun 2026 di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Di hadapan ratusan ASN, Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Imam Hasyim, menegaskan bahwa pergantian tahun harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja. Menurutnya, bekerja di tempat yang sama dengan capaian yang sama dari tahun ke tahun bukanlah prestasi, melainkan bentuk kemunduran birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Ini bukan sekadar kutipan, tetapi ukuran kinerja ASN,” tegasnya, Senin (5/1/2026).
Ia menyoroti kebiasaan birokrasi yang kerap terjebak pada rutinitas administratif. Bagi Imam Hasyim, kepatuhan pada jam kerja dan prosedur saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tahun 2026, lanjut dia, harus menjadi titik balik bagi ASN di Kabupaten Sumenep. Aparatur diminta berani keluar dari zona nyaman, bekerja dengan visi yang jelas, serta menghadirkan solusi atas persoalan riil masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, juga akan memperketat evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Penilaian tidak lagi berhenti pada laporan administratif, melainkan diukur dari dampak program dan kualitas layanan publik.
“Kami akan memantau langsung kinerja OPD. Yang bekerja sungguh-sungguh akan terlihat, yang hanya formalitas juga akan terbaca,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ia turut memaparkan capaian fiskal daerah sebagai indikator kesehatan birokrasi.
Ia menyebut pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 berada di angka sekitar 15,9 persen atau setara Rp48 miliar, dengan target peningkatan pada tahun 2026.
Sementara itu, realisasi anggaran daerah tercatat sebesar 88,30 persen. Namun, menurutnya, angka tersebut belum bermakna jika tidak disertai kualitas belanja dan kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaannya.
Menariknya, Kiai Imam panggilannya, tidak hanya berbicara soal teknokrasi pemerintahan. Ia menekankan bahwa ASN juga memikul tanggung jawab moral di tengah masyarakat.
“ASN bukan hanya diawasi oleh pimpinan dan sistem, tetapi juga berada dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran inilah yang harus menjaga kita dari penyimpangan,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
Penulis : Sand
Editor : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
