PAMEKASAN, Seputar Jatim – Dugaan penyimpangan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, mencuat.
Kepala Desa (Kades) Majungan, Subahnan, dilaporkan ke Polres Pamekasan atas dugaan penyimpangan pengelolaan aset desa yang diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga Rp5 miliar selama lima tahun.
Pengaduan tersebut dilayangkan Samsul Muarif, warga Desa Majungan, melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengaduan itu meminta aparat penegak hukum mengusut pengelolaan tambak garam milik desa serta penggunaan hasilnya sejak 2022 hingga 2026.
Dalam pengaduannya, Samsul menduga tambak garam milik desa tersebut menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Namun, hasil pemanfaatan aset desa itu dicurigai tidak pernah disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
Tim kuasa hukum Samsul, Sulaisi, Moh. Anwar, Moh. Arafat Sanjani, dan Fajar Elmanzah, menilai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut pengelolaan aset dan keuangan desa.
“Yang menjadi persoalan, tambak garam itu merupakan aset desa yang diduga menghasilkan pendapatan hingga Rp1 miliar setiap tahun. Namun, kami mempertanyakan ke mana uang tersebut mengalir dan mengapa diduga tidak masuk ke Rekening Kas Desa,” demikian pernyataan tim kuasa hukum, Selasa (21/11/2026).
Mereka menegaskan, hasil pemanfaatan tanah kas desa semestinya dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, tim kuasa hukum meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pamekasan menelusuri pengelolaan serta aliran dana hasil tambak garam sejak 2022 hingga 2026.
“Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh catatan keuangan dan menelusuri aliran dana tersebut agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” lanjut pernyataan tim kuasa hukum.
Objek yang dipersoalkan merupakan lahan tambak garam milik Pemerintah Desa Majungan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintahan Desa Majungan.
Selain meminta kepolisian mengusut dugaan penyimpangan tersebut, tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan TKD Majungan.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan besaran pendapatan sebenarnya, mekanisme penyetoran ke kas desa, serta penggunaan hasil pemanfaatan tambak garam selama lima tahun terakhir.
Tim kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dan Inspektorat segera melakukan penelusuran agar pengelolaan tambak garam milik desa tersebut menjadi terang dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com










