SUMENEP, Seputar Jatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyiapkan anggaran banpol sebesar Rp3,6 miliar untuk tahun 2024.
PDIP menerima alokasi terbesar, yaitu Rp866,8 juta, berdasarkan perolehan 173.360 suara sah dan dan berhasil menempatkan 11 kadernya di DPRD setempat.
“PDI Perjuangan mendapatkan Banpol terbanyak dari 9 Parpol lainnya di parlemen yakni sebesar Rp Rp866.800.000,” kata Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnail. Selasa (11/2/2025)
Ia menegaskan, sekitar Rp 3,6 milliar untuk 10 Parpol dan cara menghitung besaran bantuan, berdasarkan suara sah setiap satu suara di kalo dengan Rp 5.000 dan PDI Perjuangan terbesar.
“Jika dibandingkan tahun 2024 yang lalu, terdapat kenaikan alokasi. Sebab pada tahun tersebut setiap satu suara sah hanya mendapatkan Rp 3.000 jadi terdapat kenaikan sebesar Rp 2.000 pada tahun 2025,” tegasnya.
Di peringkat kedua, lanjut dia, ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan Rp713.590.000 setelah berhasil mengumpulkan 142.718 suara sah. Disusul Partai Demokrat Rp423.700.000 dengan 84.740 suara sah.
Pihaknya menyampaikan, Empat Partai Nasdem Banpol Rp417.930.000 setelah Parpol besutan Surya Paloh ini meraih 83.586. Lima Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh Banpol Rp359.735.000 dengan 84.740 suara. Enam Partai Amanat Nasional PAN Banpol Rp355.185.000. memperoleh suara sah 71.037.
“Ketuju Partai Gerindra, mendapatkan Banpol Rp191.070.000 Parpol pemenang Pilpres 2024 ini hanya sanggup mengumpulkan 38.214 suara sah. Delapan Partai Hanura Banpol Rp126.505.000 dengan 25.301 suara. Disusul PKS Banpol Rp111.820.000 yang hanya meraih 22.364 suara Pileg 2024. Dan terakhir PBB, memperoleh suara sah 8.768 dengan Banpol Rp43.840.000,” jelasnya.
Sebelum dilakukan realisasi Banpol tahun 2024. saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari lembaga-lembaga terkait salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Banpol pada tahun 2024.
“Untuk realisasi masih menunggu pemeriksaan BPK dan lembaga lainnya pada pelaksanaan tahun 2024, kalau itu selesai baru dapat diproses,” ungkapnya.
Banpol ini merupakan wujud dari hadirnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan politik bagi setiap warga negara, utamanya yang telah memberikan hak suaranya pada Pileg 2024.
Lebih jauh, Banpol ditujukan sebagai bentuk pembinaan terhadap institusi Partai Politik yang merupakan elemen penting dalam demokrasi.
“Pemerintah melalui Banpol berharap dapat memberikan sumbangsih, terhadap penguatan kelembagaan Parpol. Selain itu juga diharapkan Parpol dapat memberikan pendidikan politik kepada pemelihnya,” tandasnya.
