SUMENEP, SEPUTARJATIM – Rapat paripurna nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023, resmi digelar di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Diketahui, nota pengantar laporan pertanggungjawaban Bupati Sumenep kepada DPRD Sumenep tahun anggaran 2023, dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah.
“Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan peraturan Mendagri RI nomer 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomer 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya, Kamis (14/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut ia menyampaikan, terkait struktur APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berupa pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 2.585.188.972.667,12, yang meliputi dari PAD sebesar 298.570.634.143,12. Dari realisasi pendapatan trangfer tahun 2023 sebesar Rp 2.272.552.604.425 dan realisasi lain lain sebesar Rp Rp 14.065.734.099.
“Jadi ada kenaikan dari target yang telah di tetapkan,” jelasnya.
Menurutnya, untuk belanja daerah di Kabupaten Sumenep di tahun 2023 sebesar Rp 2.892.381,009.858,00 dengan realisasi Rp 2.597.264.241.457.00.
“Dengan rincian, realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.781.509.676.442. realisasi belanja modal Rp 237.156.786.533,. Belanja tidak terduga sebesar Rp 1.417.263.048 dan realisasi belanja transfer Rp Rp 577.189.515.434,” bebernya.
Sedangkan, kata dia, realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 423.617.282.585,41.
“Misi yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Untuk itu, guna meningkatkan pembangunan maka, sambung dia, yaitu dengan membangun gotong royong dan Berkearifan lokal, serta memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.
Sementara, dalam perjalanan kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wingsojudo dan Dewi Khalifah dengan jargon ‘Bismillah Melayani’ Pemkab Sumenep mendapatkan apresiasi dengan bukti diterimanya beberapa penghargaan.
“Pemkab Sumenep mendapat penghargaan UHC dari kemendagri, dan 13 penghargaan yang lain, dan kita wajib mensyukuri atas kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (EM)
*
