SUMENEP, Seputar Jatim – Menggandeng Universitas Brawijwa (UB) Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.
Sosialiasi ini diikuti oleh seluruh OPD dan instansi pemkab lainnya seperti Dinas Pendidikan, DPMD, Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinsos P3A.
Kemudian, hadir Dinas Perikanan, Dinkes P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PRKP dan Perhubungan, Dinas PUTR, Disbudporapar, Satpol PP, BPBD, Disnaker, Diskominfo, DPMPTSP, Inspektorat Daerah serta BPS setempat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, bahwa sosialisasi RPKD tersebut digelar Pemkab Sumenep dalam rangka memberikan pemahaman tentang permasalahan kemiskinan di daerah yang kompleks dan multidimensi.
Ia menilai bahwa persoalan kemiskinan menjadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pemangku (kemiskinan) secara bersama-sama mengentaskan angkanya secara menyeluruh.
“RPKD menjadi landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis lintas sektor,“ katanya, Sabtu (25/1/2025).
Penyusunan RPKD 2025-2029 tersebut untuk memberikan pemahaman sekaligus menjabarkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan ruang lingkup intervensi kebijakan.
“Pemerintah daerah dengan Dokumen Hasil Akhir penyusunan RPKD terus mendorong sinergi penanggulangan kemiskinan, sebagai prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, swasta serta pihak lainnya,” bebernya.
Menurutnya, proses penyusunan RPKD melalui tahapan desk yang melibatkan tim profesional dari Universitas Brawijaya Malang, seluruh perangkat daerah pengampu kemiskinan.
“Harapannya agar output informasi serta data kemiskinan di Kabupaten Sumenep lebih terarah,” tambahnya.
Adapun Verifikasi dan sinkronisasi data untuk menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan, prioritas intervensi fokus utama penanggulangan kemiskinan berdasarkan nilai determinan tertinggi.
“RPKD ini untuk pelaksanaannya yang penting menjadi pertimbangan, di antaranya koordinasi lintas sektor, sehingga perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif bisa terlaksana dalam penanggulangan kemiskinan,” tandasnya.
Untuk itu, merinci lebih detail, dalam urutan nilai determinan pada prioritas penanganan kemiskinan.
“Dengan cara produktivitas ekonomi, kualitas hidup layak, jaminan sosial dan skenario ketenagakerjaan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kali ini Bappeda Sumenep menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sumenep 2025-2029 bersama Tim Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. (EM)
*
