PAMEKASAN, Seputar Jatim – Fluktuasi angka stunting di Kabupaten Pamekasan menjadi perhatian dalam upaya percepatan penurunan masalah gizi masyarakat.
Selain menuntut akurasi data, kondisi tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ketua Peneliti ACCESS, Imam Ghazali, mengatakan data awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Pamekasan belum bisa dijadikan hasil penelitian.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, data tersebut hanya menjadi gambaran awal kondisi status gizi masyarakat sebelum dilakukan pengukuran menggunakan instrumen penelitian.
“Data awal yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan merupakan gambaran kondisi status gizi di Pamekasan, tetapi belum bisa disebut sebagai hasil penelitian. ACCESS memiliki instrumen penelitian dan alat ukur tersendiri yang akan digunakan apabila kriteria inklusi responden terpenuhi,” jelasnya, Minggu (15/11/2026).
Ia juga menyayangkan belum adanya kepastian komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan. Padahal, rencana pertemuan yang sebelumnya dijanjikan hingga 15 November 2026 belum mendapatkan kejelasan.
Di sisi lain, Imam mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Pamekasan dalam menjalankan berbagai program penanganan stunting.
Namun, ia menilai fluktuasi jumlah kasus harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan pelaporan.
“Perubahan data harus diikuti dengan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap laporan dari Puskesmas. Ini penting untuk mengantisipasi kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan maupun ketidakakuratan pelaporan,” tegasnya.
Menurutnya, akurasi data merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Tanpa data yang valid, intervensi penanganan stunting berisiko tidak tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifudin, menyampaikan bahwa angka stunting di daerah tersebut masih tergolong wajar karena data status gizi dapat mengalami perubahan setiap bulan.
“Data status gizi, baik stunting, wasting maupun underweight, memang bisa mengalami perubahan setiap bulan,” ungkapnya.
Ia juga menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kesehatan dan pengendalian masalah gizi masyarakat sudah cukup baik.
Terpisah, Ketua Jurnalis Independen Pamekasan (JIP), Ahmad Syafii, menawarkan penguatan sinergi antara insan pers, Dinas Kesehatan, dan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas edukasi sadar gizi kepada masyarakat.
Menurut Ahmad, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan satu kali dalam 24 jam tidak bisa menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat sepanjang hari.
“Program MBG memang penting, tetapi pemberian makanan satu kali dalam 24 jam tidak bisa menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi. Keluarga juga harus mendapatkan edukasi agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri di rumah,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan ahli gizi di setiap SPPG perlu diperkuat untuk memberikan penyegaran edukasi mengenai prinsip gizi seimbang kepada masyarakat.
JIP mendorong agar program MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, keterlibatan Dinas Kesehatan, DP3A2KB, DLH, Dinas Sosial, PKK Desa, Puskesmas hingga BGN perlu diperkuat. Sinergi lintas sektor, pembenahan data, dan edukasi keluarga harus berjalan beriringan agar penanganan stunting di Pamekasan lebih terukur dan tepat sasaran. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
