SUMENEP, Seputar Jatim – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal bertema “Membangun Paralegal Profesional, Berintegritas, dan Berkeadilan untuk Masyarakat” di Aula Graha I Universitas Wiraraja Madura, Kabupaten Sumenep, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumenep, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, unsur Forkopimda, jajaran camat, perwakilan kepala desa melalui PKDI Sumenep, organisasi kepemudaan, hingga ketua asosiasi media di Kabupaten Sumenep.
Ketua Umum LBH Madani Putra dan Rekan-Rekan, Kamarullah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan bantuan hukum. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
“Sumenep memiliki karakter wilayah berbeda karena terdiri dari daratan dan kepulauan. Oleh sebab itu, pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa tidak mungkin berjalan maksimal tanpa dukungan pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan pos bantuan hukum di desa nantinya diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi, konsultasi, hingga pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau.
“Kami ingin masyarakat desa memiliki akses hukum yang lebih dekat dan mudah. Kehadiran paralegal di desa diharapkan mampu membantu penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan edukasi, mediasi, dan pendampingan,” katanya.
Kamarullah menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah serta instruksi Kementerian Hukum terkait penguatan bantuan hukum berbasis desa.
“Harapan kami, sinergi ini benar-benar terbangun sehingga pembentukan pos bantuan hukum di desa nantinya dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Hizbul Wathan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paralegal tersebut.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan semangat memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep menyambut baik kegiatan ini karena paralegal memiliki peran strategis sebagai jembatan pertama masyarakat dalam memperoleh akses hukum dan keadilan,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan paralegal sangat penting, terutama bagi masyarakat di wilayah desa dan pelosok yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan hukum.
“Paralegal tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga harus mampu memberikan edukasi hukum, melakukan mediasi, serta membantu penyelesaian persoalan masyarakat secara damai dan kekeluargaan,” tuturnya.
Hizbul Wathan berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius agar nantinya mampu menjadi penggerak kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.
“Ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini harus menjadi bekal untuk mengabdi kepada masyarakat dan memperkuat budaya sadar hukum hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
