SUMENEP, Seputar Jatim – Wakil Bupati Sumenep melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi dan teknologi digital saat ini.
Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim menyampaikan, bahwa percepatan transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Peran layanan Diskominfo sangat krusial dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari administrasi, layanan masyarakat, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya. Kamis (6/3/2025).
Lanjut ia menegaskan, saat ini harus memastikan bahwa transformasi digital ini benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Selain membangun infrastruktur, kita juga perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM, baik di kalangan birokrasi maupun masyarakat umum,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menginstruksikan, bahwa Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, terutama dalam menangkal berita hoaks dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan data digital.
“Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan akademisi, untuk mempercepat transformasi digital di Sumenep, jangan sampai kita tertinggal dalam perkembangan teknologi,” tegasnya.
Wabup Kota Keris itu meninjau langsung fasilitas dan sistem teknologi informasi yang digunakan di Diskominfo Sumenep.
“kami berharap Diskominfo terus berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi serta menjadi pelayanan terbaik kepada publik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sumenep, Indra Wahyudi menyampaikan, bahwa di era digital seperti sekarang, masyarakat semakin bergantung pada teknologi informasi.
“Oleh karena itu, Diskominfo harus bisa menjadi pusat informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel. Jangan sampai informasi yang beredar di media sosial lebih cepat daripada klarifikasi resmi dari pemerintah,” ucapnya.
“Kita harus proaktif dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah daerah kepada masyarakat,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
