SUMENEP, Seputar Jatim – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai merancang dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025 – 2029.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tetap sinkron dengan kebijakan strategis di tingkat provinsi maupun pusat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menuturkan, bahwa proses penyusunan RPJMD harus dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, salah satunya dengan melibatkan pemerintah provinsi dalam tahap konsultasi.
“Penyusunan Rancangan Awal ini mengikuti kaidah regulasi, dan salah satu tahap pentingnya adalah sinkronisasi dengan kebijakan pemprov serta nasional,” ujarnya. Sabtu (26/4/2025).
Dalam draf awal tersebut, lanjut dia, telah dirumuskan visi dan misi kepala daerah yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta reformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang bersih dan akuntabel.
“Visi dan misi yang termuat dalam Ranwal RPJMD telah dirancang untuk sejalan dengan arah pembangunan RPJMD Jawa Timur maupun RPJMN,” bebernya.
Ia menegaskan, bahwa dokumen RPJMD ini mengangkat sejumlah isu strategis sebagai prioritas daerah.
“Di antaranya adalah penguatan sektor agrikultur dan kelautan, peningkatan infrastruktur transportasi antarwilayah kepulauan, pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim,” tegasnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi (Rendalev) Bappeda Jawa Timur, Sri Mutiatun Sintawati.
Setelah sesi ini, Bappeda Sumenep akan menyelenggarakan forum perangkat daerah guna menyelaraskan rencana strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Langkah selanjutnya adalah menggelar Musrenbang RPJMD, agar seluruh elemen pemangku kepentingan bisa memberikan masukan yang konstruktif,” tandasnya.
“Saat ini telah dibentuk tim teknis lintas sektor untuk memastikan bahwa program-program yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara terintegrasi, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumenep,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
