SUMENEP, Seputar Jatim – Masyarakat tidak hanya disuguhi berbagai capaian pembangunan dalam Pameran Pembangunan Madura Night Vaganza (MNV) 2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, turut membuka gambaran tentang proses panjang di balik lahirnya sebuah kebijakan pembangunan.
Konsep tersebut dikemas melalui stan Bappeda yang memadukan nuansa Keraton Sumenep dengan beragam informasi pembangunan daerah.
Selain memperkuat identitas lokal, konsep itu menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana pembangunan direncanakan, dirumuskan, diukur, hingga dievaluasi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbagai informasi strategis ditampilkan dalam bentuk infografis. Di antaranya visi dan misi pembangunan daerah, delapan program unggulan 2025–2029, capaian indikator pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta sejumlah inovasi perencanaan dan evaluasi seperti e-Stunting, E-SAKIP, dan Peti Koin Bermantra.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan keikutsertaan Bappeda dalam MNV 2026 menjadi momentum untuk mendekatkan proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat.
Menurutnya, Bappeda memiliki posisi strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah disusun secara terencana, terukur, serta selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah.
“Bappeda ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak muncul begitu saja. Di balik setiap program pemerintah ada proses perencanaan, pembahasan, pengukuran, dan evaluasi yang harus dilakukan secara terarah,” katanya, saat ditemui di lokasi MNV 2026, GOR A. Yani Pangligur, Jumat (28/8/2026) malam.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan pembangunan penting untuk membangun pemahaman publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.
“Ketika masyarakat memahami arah dan proses pembangunan, partisipasi akan semakin kuat. Karena itu, kami ingin informasi perencanaan ini dapat diketahui dan dipahami masyarakat secara lebih terbuka,” ujarnya.
Salah satu materi utama yang ditampilkan Bappeda adalah delapan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumenep periode 2025-2029.
Program tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, penguatan layanan kesehatan, pengembangan kewirausahaan santri dan pemuda, pengembangan ekonomi kawasan dan desa, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, penanganan masalah sosial, serta peningkatan infrastruktur dan transportasi menuju wilayah kepulauan.
“Delapan program unggulan ini merupakan bagian dari arah pembangunan yang ingin kami komunikasikan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat mengetahui prioritas pemerintah daerah sekaligus memahami sasaran pembangunan yang hendak dicapai,” jelasnya.
Selain memaparkan program prioritas, stan Bappeda juga menggambarkan tahapan penyusunan RKPD. Pengunjung dapat melihat prosesnya mulai dari rancangan awal, forum perangkat daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD hingga penetapan RKPD.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan melalui proses yang sistematis. Bappeda berperan mengoordinasikan proses tersebut agar berbagai program pemerintah daerah memiliki arah, sasaran, serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Aspek perencanaan berbasis data juga menjadi bagian yang ditonjolkan. Sejumlah inovasi, seperti e-Stunting dan E-SAKIP, turut diperkenalkan kepada pengunjung. Begitu pula Peti Koin Bermantra yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat di berbagai sektor.
“Data dan inovasi menjadi bagian penting dalam perencanaan. Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat melihat kondisi daerah secara lebih objektif dan menentukan intervensi pembangunan yang lebih tepat,” tuturnya.
Bappeda juga menyajikan sejumlah indikator pembangunan sebagai gambaran perkembangan Kabupaten Sumenep. Indikator tersebut meliputi tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini.
Arif menjelaskan, indikator tersebut tidak sekadar menjadi angka statistik. Data itu digunakan untuk membaca kondisi masyarakat sekaligus mengukur dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dijalankan.
“Capaian indikator pembangunan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Karena itu, data harus menjadi dasar dalam menyusun perencanaan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, karakteristik Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan membuat proses perencanaan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.
Perbedaan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, hingga potensi ekonomi menjadi sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Dengan perencanaan berbasis data, kita dapat mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Harapannya, pembangunan Sumenep ke depan semakin terarah, efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan karakteristik daerah,” pungkasnya.
Keikutsertaan Bappeda dalam MNV 2026 akhirnya tidak hanya menjadi ajang untuk memamerkan capaian pembangunan. Stan tersebut menjadi ruang edukasi publik untuk melihat bagaimana sebuah program pemerintah dirancang sejak dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Melalui perencanaan yang terukur, dukungan data, inovasi, dan keterlibatan masyarakat, Bappeda menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan proses yang terarah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
