SUMENEP, seputarjatim.com -Guna mewujudkan Bismillah Melayani, berbagai langkah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah satunya yakni, menjalin kesepakatan bersama PT. Pos Indonesia dengan melakukan perjanjian kerja sama, untuk mempermudah layanan jasa pengiriman dokumen, barang, logistik dan penerimaan layanan jasa keuangan di Kabupaten Sumenep.
“Perjanjian kerja sama ini bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam membangun pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Bupati Ra Achmad Fauzi saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, di ruang PASA Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/01/2023).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabupaten Sumenep yang meliputi wilayah daratan dan kepulauan dengan kerja sama ini, menjadi salah satu solusi berbagai persoalan pelayanan, utamanya menyangkut pelayanan publik di wilayah kepulauan yang selama ini terkendala transportasi.
“Yang jelas, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa berjalan sendiri membangun daerah di berbagai sektor termasuk pelayanan publik, namun membutuhkan peran serta pihak lain termasuk PT. Pos Indonesia dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tutur Bupati.
Sementara itu, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana mengungkapkan, pihaknya melayani seluruh masyarakat termasuk di Kecamatan kepulauan, karena mempunyai tim atau petugas yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.
“Masyarakat jangan ragu untuk pelayanan PT. Pos Indonesia di Kabupaten Sumenep dan sudah siap dalam rangka memberikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.
Salah satu terobosan yang dilakukan PT. Pos dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), guna memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan.
“Kami hadir di MPP untuk memudahkan pelayanan seperti pengiriman barang baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri, termasuk pembayaran listrik, air dan PBB, sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” pungkasnya. (Bam)
