SUMENEP, Seputar Jatim – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang sebagai intervensi strategis negara untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus investasi jangka panjang kualitas sumber daya manusia.
Namun, ketika implementasinya di lapangan justru menghadirkan menu kering yang berulang tanpa variasi memadai, persoalan ini tak lagi soal selera, melainkan menyangkut keseriusan pelaksana dalam menerjemahkan mandat negara.
Pelaksanaan MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rubaru yang dikelola Yayasan Rumah Juang Garuda Emas kini menuai sorotan tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paket makanan yang dibagikan kepada siswa selama tiga hari berturut-turut, 15–17 Desember 2025, dinilai lebih menyerupai pembagian makanan ringan ketimbang sajian makan bergizi sebagaimana roh awal program.
Dengan total anggaran Rp30.000 untuk tiga hari atau sekitar Rp10.000 per siswa per hari, publik memang memahami adanya keterbatasan biaya.
Namun, keterbatasan anggaran tidak serta-merta membenarkan pola menu yang minim variasi, miskin bahan segar, serta absen prinsip gizi seimbang.
Jika standar minimal pemenuhan gizi saja tak terpenuhi, maka MBG berisiko tereduksi menjadi sekadar laporan administratif tanpa dampak nyata bagi kesehatan anak.
Lemahnya kontrol kualitas dan pengawasan pun patut dipertanyakan. Program nasional yang menyasar masa depan generasi bangsa semestinya tidak diserahkan sepenuhnya pada tafsir praktis di lapangan tanpa standar yang tegas, terukur, dan transparan.
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang beredar di kalangan wali murid, paket MBG yang diterima siswa selama tiga hari terdiri dari biskuit Marie Regal tiga bungkus, biskuit Roma Malkist tiga bungkus, susu kotak Indomilk Kids tiga kotak, telur ayam rebus dua butir, serta buah apel dua buah.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan sekaligus kemarahan wali murid yang menilai hak gizi anak-anak mereka diabaikan.
Bahkan, kekhawatiran mulai mengarah pada dugaan bahwa program ini hanya dijadikan ajang bisnis berkedok program sosial.
“Kalau ini disebut makan bergizi, kami khawatir standar gizi sekarang sudah sangat turun. Ini lebih pantas disebut pembagian snack, bukan makan siang,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (15/12/2025).
Ia menilai pelaksanaan MBG di Rubaru terkesan asal jalan dan jauh dari tujuan besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjadikan MBG sebagai kebijakan strategis nasional untuk menjawab persoalan mendasar kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Negara sudah menyiapkan program bagus, tapi di bawah justru jadi formalitas. Anak-anak kami bukan tempat menghabiskan anggaran, mereka adalah masa depan yang harus dijaga gizinya,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada aspek legalitas dan kompetensi pelaksana, mulai dari ketersediaan ahli gizi, juru masak, hingga food handler. Minimnya variasi menu selama tiga hari berturut-turut semakin memperkuat kesan bahwa perencanaan gizi tidak disusun secara profesional.
“Tiga hari isinya hampir sama. Kalau begini caranya, lebih baik jujur saja bilang pembagian makanan ringan, jangan pakai embel-embel makan bergizi,” ujar wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Rubaru maupun pengelola yayasan belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan protes para wali murid.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG tidak boleh direduksi menjadi rutinitas distribusi semata. Tanpa pengawasan ketat dan komitmen pada kualitas gizi, program strategis negara berisiko kehilangan ruhnya serta gagal menjawab tujuan utama: melindungi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
