SUMENEP, Seputar Jatim – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memastikan bahwa pembangunan kantor baru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan direalisasikan pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan menyusul rampungnya sejumlah persiapan teknis dan dokumen perencanaan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bapenda pada Jumat (7/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD), Akhmad Sugiharto, untuk meninjau kondisi ruang kerja sekaligus berdialog langsung dengan para pegawai.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi menyambutkan, antusias dukungan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen teknis dan desain arsitektural kini telah memasuki tahap akhir.
“Progresnya sudah cukup jauh. Kami siapkan dari sisi perencanaan dan desain agar ketika anggaran diketuk, pekerjaan bisa langsung dimulai,” ujarnya.
Menurut Faruk, kantor baru Bapenda akan dibangun di kawasan strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Bangunan tersebut akan mengusung konsep pelayanan terpadu berbasis digital, meliputi integrasi data pajak, self-service kiosk, hingga ruang konsultasi wajib pajak.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang untuk membayar pajak, tapi juga merasakan pengalaman pelayanan yang tertata dan efisien,” bebernya.
Rencana pembangunan kantor baru ini tidak hanya untuk memperbaiki fasilitas, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata kelola fiskal daerah.
Keberadaan gedung baru diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan berteknologi.
“Kita ingin Sumenep punya wajah pelayanan yang modern. Ini langkah konkret menuju digitalisasi layanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin menegaskan, komitmennya untuk mengawal proyek tersebut hingga terealisasi.
“Kami ingin memastikan Bapenda bekerja di level yang lebih tinggi. Dengan fasilitas yang memadai, peningkatan kinerja bukan hal yang mustahil,” tegasnya.
Ia menilai kantor Bapenda bukan sekadar bangunan, tetapi merupakan jantung fiskal daerah yang menentukan arah pengelolaan pendapatan. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana dinilai akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“DPRD sudah memberi lampu hijau. Koordinasi lintas sektor terus kami kebut agar pembangunan bisa dimulai sesuai target. Insyaallah tahun 2026 terealisasi. Ini kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana,” ujarnya.
Zainal juga menekankan, pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional.
“Ruang kerja yang representatif akan meningkatkan etos kerja. Pada akhirnya, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan modern,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
