NASIONAL, Seputar Jatim – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menyebutkan arah kebijakan pertahanan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto, berkesinambungan dengan doktrin pertahanan semesta yang digagas Jenderal Besar AH Nasution.
Menurutnya, konsep yang menempatkan seluruh rakyat sebagai bagian dari sistem pertahanan negara itu masih sangat relevan di tengah ancaman global yang terus berubah dan semakin kompleks.
“Pertahanan semesta bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan seluruh elemen bangsa. Keterlibatan rakyat, sumber daya nasional, dan profesional di berbagai bidang adalah kekuatan riil yang membentuk daya tangkal bangsa,” katanya, di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menilai, perubahan pola perang di era modern membuat peran masyarakat dalam sistem pertahanan menjadi semakin penting. Bentuk ancaman kini tidak lagi sebatas serangan militer, melainkan meluas ke dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan siber.
“Perang hari ini tidak lagi identik dengan pertempuran bersenjata. Kita menghadapi perang informasi, perang ekonomi, bahkan perang budaya. Untuk itulah, rakyat terlatih dan para profesional harus menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang menyatu dengan kekuatan TNI dan Polri,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung keamanan digital, ekonomi nasional, hingga stabilitas sosial menjadi elemen baru dalam mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah era globalisasi.
Meski bentuk ancaman telah berevolusi, ia menekankan, bahwa kekuatan pertahanan konvensional tidak boleh diabaikan.
Lanjut ia menyebutkan, konsep Minimum Essential Force (MEF) menjadi fondasi penting untuk menjamin kesiapan tempur dan kemampuan dasar pertahanan nasional.
“Medan perang modern boleh saja berlapis dari darat, laut, udara, hingga siber, namun kekuatan konvensional tetap wajib diperkuat. MEF menjadi barometer penting agar kesiapan dasar pertahanan negara tetap terjaga,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan, yang secara nyata memperkuat organisasi dan postur TNI di berbagai matra.
Menurutnya, penataan struktur pertahanan yang dilakukan Prabowo menjadi bukti komitmen dalam menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh wilayah Indonesia.
“Presiden Prabowo telah membentuk enam Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta satu Komando Operasi Udara. Selain itu, juga dibentuk enam grup pasukan khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, dan 100 Batalion Teritorial,” urai Politisi Senior PDI Perjuangan Asal Madura.
Lebih jauh Said menambahkan, penguatan pasukan elit juga dilakukan melalui pembangunan lima Batalion Infanteri Marinir dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat, sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat daya pukul TNI.
Said menilai, kekuatan pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi juga pada kemandirian industri strategis. Ia menekankan pentingnya memperkuat industri dalam negeri agar Indonesia tidak tergantung pada impor alutsista.
“Indonesia sudah memiliki fondasi kuat melalui PT PAL yang memproduksi kapal perang, dan PT Pindad yang menghasilkan tank, senjata tempur, serta artileri berat. Dua industri ini harus terus diperkuat agar kita mandiri dalam memenuhi kebutuhan alutsista,” bebernya.
Selain itu, putra Madura itu juga menyoroti kerja sama strategis dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KAI KF-21 Boramae.
“Prototipenya sudah ada dan sempat diuji coba. Hanya saja, perlu percepatan agar proyek ini tidak kehilangan momentum,” tambahnya.
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pihaknya memastikan lembaganya terus memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat sektor pertahanan.
Namun, ia mengakui alokasi anggaran Indonesia masih terbatas dibandingkan negara-negara dengan kekuatan militer besar di kawasan.
“Menurut Defence Budget Rank 2025 yang dirilis Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 29, di bawah Singapura di posisi 26. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan anggaran pertahanan agar sejalan dengan pemenuhan MEF dan upaya modernisasi alutsista,” tuturnya.
Penguatan anggaran harus diiringi dengan efisiensi belanja pertahanan serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar tercipta pertahanan yang berdaulat dan berkelanjutan.
Di akhir keterangannya, ia menekankan bahwa profesionalitas prajurit menjadi modal paling berharga dalam menjaga eksistensi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.
Lanjut ia menilai netralitas, disiplin, dan meritokrasi harus menjadi roh dalam setiap jenjang karier prajurit.
“TNI dibangun dengan sistem merit yang ketat. Prestasi dan kemampuan tempur harus menjadi dasar utama kenaikan pangkat, bukan kedekatan politik. Di usia ke-80 ini, saya ucapkan Dirgahayu TNI, jadilah patriot bangsa yang tangguh, gagah, dan setia kepada rakyat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (EM)
*
