SUMENEP, seputarjatim.com- Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep Sami’udin telah menyampaikan pandangannya jika aksi joget dan sawer belasan anggota DPRD yang masuk dalam pansus penyertaan modal PDAM kurang pantas dan menyalahi aturan. Namun untuk mengetahui detil soal ini, pihaknya baru akan memanggil dan memeriksa anggota dewan terkait.
“Kejadian itu memang ada. Saya pikir juga kurang pantas. Jadi terima kasih sudah menyampaikan aspirasi, dan pasti saya tindak lanjuti,” terang Ketua BK DPRD Sumenep Sami’udin didepan aktivis AMSB, Selasa (27/6/2023) kemarin.
Sementara menyoroti video viral ini, Rektor Universitas Bahaudin Mudhari (UNIBA) Madura Prof. Rachmad Hidayat berpandangan perlunya BK DPRD Sumenep untuk segera menggelar sidang etik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena yang berjoget itu adalah figur-figur masyarakat dan yang dinilai masyarakat umum menjadi panutan, dan itu bocor ke luar, maka mereka dianggap secara etik melanggar etika. Tetapi untuk pelanggaran etika, seorang anggota DPRD itu harus melalui sidang etik. Yang bersangkutan juga harus diberi kesempatan untuk membela diri,” terang Prof. Rachmad Hidayat, Rabu (28/6/2023).
Lebih lanjut menurut Prof. Rachmad Hidayat, memang wajar jika publik kecewa sikap DPRD Sumenep yang menunjukkan aksi hedon ditengah pembangunan Sumenep yang masih kurang maksimal.
“Ketika ini bergulir, jangan salahkan masyarakat yang berpikir itu. Jangan salahkan jika masyarakat jadi apatis, karena contoh yang ditunjukkan seperti itu. Akhirnya sekarang dibandingkan dengan kondisi Sumenep yang termiskin ketiga di Jawa Timur,” imbuh Prof. Rachmad Hidayat.
Komentar berbeda disampaikan Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Wiraraja Sumenep Dr. Muhammad Hidayaturrahman. Menurutnya, joget dan menyanyi memang jadi kebiasaan siapapun. Hanya publik sedikit terganggu, ketika yang melakukannya adalah figur publik.
“Salah satu kemungkinannya, karena persepsi terhadap wakil rakyat di mata publik cenderung negatif. Sehingga hal biasa saja juga dianggap negatif. Persepsi negatif biasanya muncul dari komunikasi yang buruk,” terangnya.
Sementara itu aktivis Aliansi Masyarakat Sumenep Bersuara Junaidi Juna mengaku akan mengawal dilaksanakannya sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD Sumenep.
“Kami juga akan mengklarifikasi, besaran biaya negara yang dikeluarkan untuk kunjungan anggota DPRD Sumenep selama ini. Soal biaya hotelnya, travelnya, perjalanan dinasnya, ini harus dibuka ke publik. Karena itu uang rakyat,” katanya. (feb/red)
