Di Balik Raih WTP Kesembilan, DPRD Titip Pesan Penting untuk Pemkab Sumenep

- Redaksi

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

FOKUS: Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penyampaian laporan Banggar terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 (Doc. Seputar Jatim)

FOKUS: Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penyampaian laporan Banggar terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 (Doc. Seputar Jatim)

SUMENEP, Seputar Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai menunjukkan kinerja yang positif, penguatan sumber-sumber pendapatan daerah tetap menjadi perhatian utama.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan Banggar yang dibacakan Muhammad Mirza Khomaini mewakili Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Zainal Arifin, menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyerapan anggaran, kualitas belanja daerah, serta besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SILPA merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran.

“Laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen yang wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran serta sisa anggaran yang belum terealisasi,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga :  Lewat Pekan Seni Madura X, Sanggar Lentera Ajak Generasi Muda Hidupkan Kembali Dunia Seni

Banggar menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan secara efisien, efektif, produktif, transparan, dan akuntabel.

Sebab, pengelolaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 24–26 Juni 2026, Banggar mencatat SILPA Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp317,2 miliar. Sementara pembiayaan netto sebesar Rp259,87 miliar, sehingga terdapat defisit sekitar Rp57,32 miliar.

“Dari hasil pembahasan yang disinkronkan dengan nota penjelasan Bupati, terdapat SILPA sebesar Rp317,2 miliar. Setelah disandingkan dengan pembiayaan netto Rp259,87 miliar, maka tercatat defisit sekitar Rp57,32 miliar,” paparnya.

Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2024, SILPA tercatat sekitar Rp259,79 miliar.

Peningkatan realisasi anggaran pada 2025 dinilai mencerminkan semakin baiknya pengelolaan program pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Selain itu, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi strategis, terutama terkait peningkatan PAD. DPRD menekankan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh dilakukan melalui kebijakan yang membebani masyarakat.

Sebaliknya, optimalisasi PAD diharapkan dilakukan melalui inovasi pengelolaan potensi ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem tata kelola pendapatan yang lebih modern dan akuntabel.

Di akhir laporannya, DPRD menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas capaian kinerja selama 2025.

Salah satu prestasi yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Pemkab kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

“Sebagai penutup, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas capaian indikator kinerja utama dengan predikat sangat berhasil serta keberhasilan meraih kembali opini WTP untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut,” pungkasnya.

Baca Juga :  Inovasi Sumenep Makin Dilirik, Pemprov NTB Datang Menimba Pengalaman

Evaluasi APBD 2025 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi yang lebih bergaya media online dengan lead yang lebih kuat dan berpotensi menarik lebih banyak pembaca. (EM)

*

Penulis : EM

Sumber Berita: https://seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Inovasi Sumenep Makin Dilirik, Pemprov NTB Datang Menimba Pengalaman
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Anggaran hingga Rp120 Juta per Desa
Bupati Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Arah Pembangunan Sumenep
Pemkab Sumenep Wajibkan Bahasa Madura Jadi Mata Pelajaran Mulai Tahun Ajaran Baru
4 Pejabat Eselon II Dilantik, Bupati Sumenep Minta Program Prioritas Segera Dieksekusi
Ketua DPRD Sumenep Buka Suara, Bantah Tudingan Lembaganya Tertutup
Bupati Sumenep Salurkan Bantuan untuk Lembaga Keagamaan dan Mahasiswa Kurang Mampu
Usung Tema Songennep Sodek Parjuga, Logo Hari Jadi Sumenep ke-758 Resmi Diperkenalkan

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:14 WIB

Di Balik Raih WTP Kesembilan, DPRD Titip Pesan Penting untuk Pemkab Sumenep

Rabu, 1 Juli 2026 - 14:38 WIB

Inovasi Sumenep Makin Dilirik, Pemprov NTB Datang Menimba Pengalaman

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:32 WIB

Bupati Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Arah Pembangunan Sumenep

Senin, 29 Juni 2026 - 14:01 WIB

Pemkab Sumenep Wajibkan Bahasa Madura Jadi Mata Pelajaran Mulai Tahun Ajaran Baru

Rabu, 24 Juni 2026 - 00:08 WIB

4 Pejabat Eselon II Dilantik, Bupati Sumenep Minta Program Prioritas Segera Dieksekusi

Berita Terbaru