SUMENEP, Seputar Jatim – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengimbau kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk berani bersuara dan menolak serta melaporkan apabila menemukan menu MBG yang tidak sesuai standar gizi atau dalam kondisi basi maupun busuk.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dugaan upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya itu diduga bertujuan agar temuan makanan tidak layak tidak diviralkan ataupun diberitakan oleh media, sehingga operasional program tetap berjalan tanpa sorotan publik.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) serta Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar berani melaporkan temuan makanan MBG yang tidak layak dikonsumsi siswa.
“Yang dari Dinas Pendidikan nanti bisa disampaikan kepada masing-masing kepala sekolah agar tidak ragu melapor jika ada temuan MBG,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Tak hanya itu, kata dia, koordinasi perlu dilakukan oleh Kemenag yang juga membawahi lembaga pendidikan di lingkungan madrasah agar mengawasi progam MBG.
“Kalau Kemenag mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas, atau tidak apa-apa langsung secara tertulis. Jika ada kendala bisa disampaikan ke Satgas, biar langsung kami tindak lanjuti ke BGN,” jelasnya.
Di samping itu, Agus juga mengajak masyarakat luas untuk ikut memantau dan mengawasi jalannya program MBG di daerahnya masing-masing.
“Jika ditemukan menu yang tidak layak, silakan melaporkan ke kami. Masyarakat juga bisa memviralkan di media sosial sesuai dengan temuan yang ada,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kritik terkait pelaksanaan program MBG.
Ia justru meminta masyarakat aktif melaporkan apabila menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak disajikan kepada siswa.
Menurutnya, unggahan di media sosial dapat menjadi alat kontrol publik yang efektif, mengingat jumlah dapur MBG di berbagai daerah sangat banyak sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri.
“Kami sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu. Tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG Desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjuti,” tegasnya, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3) kemarin.
“Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi. Kalau itu (memviralkan lagi video lama) kan berarti punya tujuan-tujuan lain,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
