SUMENEP, Seputar Jatim – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, gencar melakukan program Jemput Bola (Jebol).
Hal tersebut sebagai strategi aktif untuk menjangkau sekolah-sekolah menengah atas dan kejuruan di Wilayah Sumenep.
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Wahasah mengatakan, bahwa lngkah ini tak sekadar inovasi layanan, melainkan strategi penting dalam memastikan seluruh masyarakat Sumenep wajib KTP, masuk ke dalam sistem identitas digital nasional secara sah dan terverifikasi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap warga negara berhak atas identitas hukum. Namun, kita tak bisa menunggu mereka datang. Pelayanan harus hadir di tempat di mana kebutuhan itu nyata,” tegasnya. Jumat (2/5/2025).
Melalui program jemput bola, lanjut dia, Disdukcapil telah turun ke berbagai sekolah dalam tiga bulan terakhir. Tidak hanya melakukan perekaman data, juga mensosialisasikan pentingnya legalitas identitas dalam konteks hak dan kewajiban sipil.
“Sedang untuk masyarakat, hal ini supaya tidak menghambat akses terhadap layanan bantuan sosial dan lainnya,” ucapnya.
“Inisiatif ini menjadi gambaran nyata bagaimana pelayanan publik tak hanya soal birokrasi, tetapi tentang kehadiran Disdukcapil yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat Sumenep,” tukasnya.
Sementara itu, Kadis Disdukcapil Sumenep, R. Achmad Syahwan Effendy mengucapkan, bahwa program ini tidak hanya difokuskan pada pelayanan, tetapi juga bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan laten dalam pendataan penduduk, khususnya kelompok usia muda yang rawan luput dari pencatatan formal.
“kita lakukan program ini karena banyak pelajar yang karena keterbatasan waktu, biaya transportasi, atau kurangnya informasi, belum sempat mengurus e-KTP,” ucapnya.
Lanjut ia menyampaikan, ini berimplikasi serius, karena mereka menganggap ini akses terhadap layanan publik atau masyarakat yang nyaman, termasuk nanti saat mau melakukan pendaftaran di pendidikan tinggi bagi siswa yang mau lulus.
“Program jemput bola menjadi bukti nyata bahwa layanan publik bisa menjangkau lebih banyak warga jika dilakukan secara proaktif dan berorientasi pada kebutuhan lapangan,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
