Gandeng Pengusaha, ESDA Sumenep Sosialisasi Aturan Tambang dan BBM Subsidi

- Redaksi

Selasa, 25 Agustus 2020 - 10:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sosialisasi dan Pembinaan Tata Kelola Pertambangan dan BBM Subsidi digelar di Kantor Kecamatan Lenteng, Selasa, 25/08/2020. (Didik/SJ Foto)

Sosialisasi dan Pembinaan Tata Kelola Pertambangan dan BBM Subsidi digelar di Kantor Kecamatan Lenteng, Selasa, 25/08/2020. (Didik/SJ Foto)

SUMENEP, seputarjatim.com- Sosialisasi dan pembinaan tata kelola pertambangan dan penggunaan BBM-LPG subsidi terus digencarkan kantor ESDA Pemkab Sumenep, Jawa Timur.

Seperti yang berlangsung di kantor Kecamatan Lenteng, Selasa, 25/08/2020.

“Karena semua ini masuk dalam kategori barang tertentu, jadi ada regulasi khusus. Ini yang penting kita sampaikan kepada bapak-bapak,” kata Muhammad Sahlan, Kepala Bagian ESDA Pemkab Sumenep.

ESDA Sumenep mengundang pengusaha tambang dan BBM Subsidi se Kecamatan Lenteng. (Didik/SJ Foto)

Selain dihadiri para pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dan jual beli BBM, acara ini juga dihadiri pejabat Muspika.

Aditya Anugraha, Kasubag Pertambangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ESDA Sumenep menegaskan jika seluruh aktifitas tambang di Kecamatan Lenteng belum ada yang mengantongi ijin.

Baca Juga :  Sidak SPBU, Petugas Pantau Jual Beli BBM Subsidi

“Ijin tambang itu bisa diajukan perseorangan, bisa BUMDES, atau koperasi. Mudah kok. Sekarang perihal ijin ini sudah dikembalikan ke pusat,” terang Adit.

Persyaratannya pun terbilang mudah. Diantaranya KTP, bukti kepemilikan tanah, penjelasan komoditas tambangnya, luas lahan, dan data koordinat wilayah.

“Ayo diurus, ini kita mudahkan dan ESDA Sumenep siap membantu,” imbuh Adit.

Biaya pengurusannya pun menurut Adit terbilang murah.

“Bisa dengan cara urunan seratus ribuan. Bapak Ibu tidak usah ngurus langsung ke Provinsi dan ke Jakarta. Biar kami yang ngurus,” ujar Adit.

Baca Juga :  Kekeringan Ancam 64 Desa di Sampang

Sementara di bidang jual beli BBM, saat ini kuota premium di Kabupaten Sumenep sudah habis.

“Yang untuk bulan Oktober saja sudah habis di Bulan Juni. Jadi kemana ini? Makanya kita minta polisi menyelidiki. Kemana ini larinya BBM subsidi kita?” tanya Adit didepan peserta sosialisasi.

ESDA Sumenep menengarai habisnya kuota BBM ini karena ditimbun atau dibeli industri.

ESDA Sumenep berharap sosialisasi ini akan merangsang para pelaku usaha pertambangan dan BBM di Kecamatan Lenteng untuk dapat mengurus ijin. Dalam pelaksanaannya, acara sosialisasi ini tetap menjalankan protokol kesehatan covid-19. (Mg2/red)

 

 

 

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKDI Sumenep Apresiasi Langkah Kejari, Penahanan Kades Pragaan Daya Jadi Peringatan bagi Desa Lain
Kisruh Gadai Emas Rp200 Juta Lebih, BMT-UGT Nusantara Gayam Pilih Tak Respons Konfirmasi Media
Dana Desa Hak Masyarakat, Bupati Sumenep Tegaskan Kades Wajib Kelola Transparan
Ribuan Disabilitas di Madura Dibantu, BIP Foundation Hadirkan Harapan Baru
2 Tragedi Diduga Imbas BOSP, DPRD Sumenep Desak Disdik Evaluasi Total Mekanisme Pencairan
Pemkab Sumenep Perketat Penataan TPS, Sampah Pinggir Jalan Dilarang Keras
Pasca Penahanan Kades Pragaan Daya, Aktivis Ingatkan Bahaya Program Fiktif dan Kelalaian Administrasi
Harlah ke-92 PAC GP Ansor Pragaan, Perkuat Peran Pemuda dan Program Berdampak

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 17:14 WIB

PKDI Sumenep Apresiasi Langkah Kejari, Penahanan Kades Pragaan Daya Jadi Peringatan bagi Desa Lain

Selasa, 28 April 2026 - 19:38 WIB

Kisruh Gadai Emas Rp200 Juta Lebih, BMT-UGT Nusantara Gayam Pilih Tak Respons Konfirmasi Media

Selasa, 28 April 2026 - 18:43 WIB

Dana Desa Hak Masyarakat, Bupati Sumenep Tegaskan Kades Wajib Kelola Transparan

Senin, 27 April 2026 - 14:12 WIB

Ribuan Disabilitas di Madura Dibantu, BIP Foundation Hadirkan Harapan Baru

Senin, 27 April 2026 - 13:07 WIB

2 Tragedi Diduga Imbas BOSP, DPRD Sumenep Desak Disdik Evaluasi Total Mekanisme Pencairan

Berita Terbaru