Lamongan Raih Penghargaan Pencegahan Korupsi

- Redaksi

Senin, 9 Desember 2019 - 16:05 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Dukung Jurnalis Kami !
+ Traktir Kopi

Wakil Presiden KH Makruf Amin memberikan penghargaan kepada Bupati Fadeli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 09/12/2019. (Mahrus/ SJ Foto)

Wakil Presiden KH Makruf Amin memberikan penghargaan kepada Bupati Fadeli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 09/12/2019. (Mahrus/ SJ Foto)

LAMONGAN, seputarjatim.com– Bupati Lamongan Fadeli mendapat apresiasi dalam capaiannya menjadi Pemerintah Daerah terbaik dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi. Penghargaan tingkat nasional ini diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’aruf Amin, dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 09/12/2019.

Selain Pemkab Lamongan, ada sembilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang menerima penghargaan yang sama. Diantaranya Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Banten, kemudian Pemkab Boyolali, Banggai, Pemkot Gorontalo, Pemkot Jambi, dan Pemkot Balikpapan.

Apresiasi ini didasarkan pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakan program KPK di bidang supervisi pencegahan korupsi kepada pemerintah baik pusat maupun di daerah. Raihan Pemkab Lamongan tahun ini menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK untuk pencegahan korupsi.

“Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi. Dalam mewujudkan pelayanan prima,” ujar Bupati Fadeli usai menerima penghargaan.

Pemkab Lamongan menurut Bupati Fadeli bisa menjadi terbaik Nasional dalam pencegahan korupsi karena didukung semangat sungguh-sungguh, serta menjalankan 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi.

“Kami tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” ungkap Fadeli.

Sebagai langkah antisipasi kebocoran anggaran, Bupati Fadeli memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak untuk mengontrol dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu juga dilakukan perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan indikator kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Tidak hanya itu, Pemkab Lamongan juga serius dalam melakukan pengawasan manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset serta tata keloa Dana Desa.

Baca Juga :  Sukses pelopori program Inovatif, Badrud Tamam Diganjar Dua Penghargaan

Sementara untuk mewujudkan pelayanan prima, menurut Bupati Fadeli pihaknya telah membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020 mendatang. MPP ini menurutnya akan menyatukan semua pelayanan perijinan di Kabupaten Lamongan di satu tempat.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan presiden, pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pencegahan korupsi ini harus mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi. (mah/red)

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PBH Jatim Buka Diskusi Hukum Lingkungan, Tambang Ilegal di Sumenep Jadi Perhatian
Wabup Sumenep Buka Festival Tani Ganding 2026, Sebut Bisa Jadi Pilot Project
Lakpesdam NU Tagih Langkah Nyata DPRD Soal THM di Sumenep: Aspirasi Hanya Jadi Catatan Rapat
35 Perusahaan Ramaikan Sumenep Job Fair 2026, Akses Lowongan Kerja Dibuka Lebar
Dugaan Investasi MBG di Madura Tembus Rp7 Miliar, Istri Anggota DPR RI Jadi Terlapor
Wabup Sumenep Lantik Pejabat Baru, Amanah Jabatan Harus Dibuktikan Lewat Pelayanan
Sumenep dan Blitar Resmi Perkuat Kemitraan, Program Konkret Jadi Target Berikutnya
Bupati Sumenep Siapkan 30 Hektare untuk Pengembangan KEK Tembakau Madura

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 08:48 WIB

PBH Jatim Buka Diskusi Hukum Lingkungan, Tambang Ilegal di Sumenep Jadi Perhatian

Rabu, 23 September 2026 - 00:20 WIB

Wabup Sumenep Buka Festival Tani Ganding 2026, Sebut Bisa Jadi Pilot Project

Selasa, 22 September 2026 - 14:25 WIB

Lakpesdam NU Tagih Langkah Nyata DPRD Soal THM di Sumenep: Aspirasi Hanya Jadi Catatan Rapat

Selasa, 22 September 2026 - 09:20 WIB

35 Perusahaan Ramaikan Sumenep Job Fair 2026, Akses Lowongan Kerja Dibuka Lebar

Minggu, 20 September 2026 - 12:44 WIB

Dugaan Investasi MBG di Madura Tembus Rp7 Miliar, Istri Anggota DPR RI Jadi Terlapor

Berita Terbaru