LAMONGAN, seputarjatim.com– Bupati Lamongan Fadeli mendapat apresiasi dalam capaiannya menjadi Pemerintah Daerah terbaik dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi. Penghargaan tingkat nasional ini diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’aruf Amin, dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 09/12/2019.
Selain Pemkab Lamongan, ada sembilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang menerima penghargaan yang sama. Diantaranya Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Banten, kemudian Pemkab Boyolali, Banggai, Pemkot Gorontalo, Pemkot Jambi, dan Pemkot Balikpapan.
Apresiasi ini didasarkan pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakan program KPK di bidang supervisi pencegahan korupsi kepada pemerintah baik pusat maupun di daerah. Raihan Pemkab Lamongan tahun ini menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK untuk pencegahan korupsi.
“Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi. Dalam mewujudkan pelayanan prima,” ujar Bupati Fadeli usai menerima penghargaan.
Pemkab Lamongan menurut Bupati Fadeli bisa menjadi terbaik Nasional dalam pencegahan korupsi karena didukung semangat sungguh-sungguh, serta menjalankan 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi.
“Kami tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” ungkap Fadeli.
Sebagai langkah antisipasi kebocoran anggaran, Bupati Fadeli memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak untuk mengontrol dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu juga dilakukan perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan indikator kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Tidak hanya itu, Pemkab Lamongan juga serius dalam melakukan pengawasan manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset serta tata keloa Dana Desa.
Sementara untuk mewujudkan pelayanan prima, menurut Bupati Fadeli pihaknya telah membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020 mendatang. MPP ini menurutnya akan menyatukan semua pelayanan perijinan di Kabupaten Lamongan di satu tempat.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan presiden, pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pencegahan korupsi ini harus mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi. (mah/red)
