SUMENEP, Seputar Jatim – Tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 terus berlanjut.
Usai Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, saat ini giliran tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyampaikan pandangan umumnya (PU) dalam rapat paripurna.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, dihadiri Wakil Bupati Imam Hasyim, Plt. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para pimpinan perangkat daerah (OPD), camat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan dan insan pers.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD H. Zainal Arifin menyampaikan, bahwa pandangan umum dari setiap fraksi merupakan bagian penting dari proses pembahasan kebijakan anggaran.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan konstruktif demi penyempurnaan rancangan APBD 2026.
“Kami berharap pandangan umum fraksi-fraksi ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dan membangun dalam menyempurnakan rancangan APBD. Semua masukan akan kami catat dan bahas bersama pada tahapan berikutnya,” katanya, Rabu (8/10/2025).
Ia menegaskan, pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan proses politik yang menentukan arah pembangunan daerah.
Karena itu, ia mengingatkan agar penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“APBD bukan hanya soal angka. Di dalamnya terkandung harapan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan harus berpijak pada kepentingan rakyat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan,” tandasnya.
Dalam kesemapatan itu, pandangan umum fraksi disampaikan secara bergantian oleh juru bicara dari tujuh fraksi DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai NasDem, serta Fraksi Partai Gerindra-PKS.
Dalam penyampaiannya, masing-masing fraksi memberikan pandangan, saran, dan kritik terhadap nota keuangan yang diajukan bupati.
Beberapa isu yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan layanan publik, efisiensi anggaran, dan pemerataan pembangunan wilayah kepulauan.
Juru bicara Fraksi PKB, dalam pandangan umumnya menegaskan perlunya pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk pulau-pulau terpencil.
Bahkan, ia uga meminta agar pengelolaan anggaran tahun 2026 lebih terukur dan transparan.
“Kami mendorong agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat bawah. Jangan sampai ada ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Transparansi dan efisiensi harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep.
Rangkaian pandangan umum dari tujuh fraksi ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan tahap selanjutnya antara pihak legislatif dan eksekutif.
Untuk itu, DPRD berkomitmen untuk mengawal penyusunan APBD 2026 agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (EM)
*
