SURABAYA, Seputar Jatim – Momentum Halalbihalal Syawal 1447 Hijriah dimanfaatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur untuk menegaskan kembali kedekatan historis dan ideologis dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menyebut Jawa Timur sebagai ruang temu dua arus besar kekuatan sosial-politik, yakni kalangan santri dan nasionalis yang populer dengan istilah “ijo-abang”. Menurutnya, relasi keduanya bukan sekadar koeksistensi, melainkan telah membentuk struktur sosial yang mengakar kuat di tengah masyarakat.
“Relasi santri dan nasionalis di Jawa Timur bukan hubungan yang artifisial. Ia tumbuh secara organik dan telah mengakar hingga ke tingkat desa, menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, polarisasi antara kelompok santri dan abangan yang sempat menguat pada era 1950-an kini semakin mencair seiring perkembangan sosial dan politik.
Bahkan, kata Said, berbagai hasil survei menunjukkan adanya irisan preferensi politik, di mana sebagian warga NU turut memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan.
“Realitas sosial hari ini menunjukkan batas-batas itu semakin cair. Ada irisan yang kuat antara basis santri dan nasionalis dalam menentukan pilihan politik,” katanya.
Atas dasar itu, ia menegaskan komitmen politik partainya untuk menjaga kedekatan tersebut.
“Karena itu, PDI Perjuangan terutama di Jawa Timur, tidak memiliki alasan untuk menjauh dari NU. Justru hubungan ini harus dirawat dan diperkuat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Buya Said, sapaan akrabnya, juga menyoroti kesamaan kondisi sosial yang dihadapi kedua kelompok tersebut, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
“Baik kalangan santri maupun masyarakat nasionalis menghadapi tantangan yang serupa, mulai dari tekanan ekonomi hingga keterbatasan akses pendidikan dan lapangan kerja,” jelasnya.
Dalam konteks peran, ia memaparkan adanya pembagian fungsi yang saling melengkapi antara NU dan PDI Perjuangan.
“NU memiliki peran strategis dalam pemberdayaan umat dan penguatan nilai keagamaan, sementara PDI Perjuangan menjalankan fungsi politik melalui kebijakan publik untuk mendorong kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Lebih lanjut, Buya Said menekankan kesamaan nilai ideologis antara kedua entitas tersebut, terutama dalam menjunjung konsep Islam wasathiyah atau Islam moderat.
“Nilai-nilai Islam wasathiyah yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi juga menjadi rujukan dalam praktik politik kami. Kami menolak segala bentuk ekstremisme,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan tersebut penting untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Islam dalam ruang publik menjadi rahmat yang menenangkan, bukan sumber ketakutan, terutama bagi kelompok minoritas,” imbuhnya.
Dalam forum itu, politisi PDI Perjuangan asal Sumenep juga membuka ruang partisipasi politik bagi kalangan NU untuk berkiprah di partainya.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi para kiai, gus, bu nyai, dan ning untuk berijtihad politik bersama PDI Perjuangan demi kemaslahatan umat,” bebernya.
Menurutnya, keterlibatan tokoh NU dalam politik akan memberikan dampak luas, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam pembangunan sosial.
“Partisipasi tokoh agama dalam politik tidak semata memperkuat kehidupan beragama, tetapi juga memperluas manfaat sosial bagi masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.
Buya Said juga mengulas sejarah halalbihalal sebagai tradisi politik khas Indonesia. Ia menyebut istilah tersebut diperkenalkan oleh Abdul Wahab Hasbullah kepada Soekarno pada 1948.
“Halalbihalal lahir sebagai solusi kebangsaan untuk meredakan ketegangan politik. KH Wahab Hasbullah mengusulkannya kepada Bung Karno sebagai jalan mempererat persatuan,” tandasnya.
Tradisi itu kemudian diwujudkan melalui pertemuan para tokoh bangsa di Istana Negara pasca-Idulfitri.
“Sejak saat itu, halalbihalal menjadi instrumen sosial-politik yang efektif untuk merawat persatuan di tengah perbedaan,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Buya Said mengingatkan tantangan baru di era digital, khususnya fenomena “post-truth” yang berpotensi mengaburkan batas antara fakta dan informasi yang menyesatkan.
“Di era digital, kita dihadapkan pada situasi di mana kebenaran sering kali dikaburkan oleh arus informasi yang tidak terverifikasi,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan sikap kritis dan budaya tabayun dalam menerima informasi.
“Karena itu, masyarakat perlu memperkuat budaya tabayun, menjaga silaturahmi, serta mengedepankan akal sehat dan hati nurani dalam menyikapi setiap informasi,” tandasnya.
Sementara itu, ia memastikan komitmen partainya dalam menjaga etika politik.
“Dalam praktik politik, kami berkomitmen menjunjung kejujuran, tidak menyebarkan hasutan, membuka ruang dialog, dan tetap rendah hati dalam setiap perjuangan,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
