SUMENEP, Seputar Jatim – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sudah diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur sebesar Rp62 miliar, dan tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp53 miliar.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menyampaikan, DBHCHT sudah diterima Pemkab Sumenep, selanjutnya tinggal organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tinggal merealisasikan program yang bersumber dari anggaran tersebut.
“Penyaluran DBHCHT untuk OPD pelaksana mengacu pada aturan yang baru. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2024 tentang Penggunaan DBHCHT,” ujarnya. Sabtu (12/4/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Perinciannya, lanjut dia, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen dibidang kesehatan dan 10 persen pada penegakan hukum.
”Alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat masih dibagi dua. 30 persen untuk bantuan dan 20 persen untuk non bantuan,” jelasnya.
”Selain itu, di bidang penegakan hukum, untuk publikasi yang awalnya ada di satpol PP, sekarang sudah dipegang Kominfo,” bebernya.
Menurutnya, ada sejumlah perubahan terkait realisasi program yang bersumber dari DBHCHT.
Jika dalam PMK 215/2021 ada kegiatan prioritas berupa pemberian BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pada PMK 72/2024 program prioritas ditiadakan.
”Jadi pemberian BPJS Ketenagakerjaan masuk pada bidang kesejahteraan masyarakat, tapi di program pemberian bantuan,” ucapnya.
Lanjut ia menegaskan, tahun ini pagu DBHCHT yang diterima Pemkab Sumenep meningkat jika dibandingkan 2024. Itu karena realisasi tahun lalu melebihi 90 persen.
”Ketika realisasi melebihi 90 persen, kita dapat poin. Poin itu nanti bisa menambah dana DBHCHT dari pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, anggaran DBHCHT tahun ini akan terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia berharap, anggaran DBHCHT tahun ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
”Sebab, banyak kebutuhan masyarakat yang perlu didukung oleh anggaran, termasuk dari DBHCHT,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
